>>
Anda sedang membaca ...
Catatan Dahlan Iskan, New Hope

Mengapa Kursi Itu Panas Membara?

Senin, 25 January 2016

Bolehkah kita membandingkan Freeport Indonesia (FI) dengan Blok Mahakam dan Asahan?Saya hanya tahu Asahan. Agak banyak. Soal berakhirnya kontrak itu. Menarik. Sangat menarik.Soal Blok Mahakam, saya hanya tahu sebagian. Sedangkan soal FI, saya tidak banyak tahu.Ketiganya mungkin bisa dibandingkan. Mungkin juga tidak. Ketiganya beda industri. Juga beda negara asal. Asahan dengan perusahaan Jepang. Bergerak di peleburan aluminium. Blok Mahakam dengan perusahaan Prancis. Di bidang migas. Dan Freeport dengan perusahaan Amerika. Bidangnya pertambangan tembaga dan emas.

Asahan kini sudah 100 persen kembali milik ibu pertiwi. Blok Mahakam sedang diproses. Dan FI masih agak jauh. Yang dekat baru heboh-hebohnya.Di pengakhiran kontrak Asahan, saya menjadi bagian yang ikut menangani prosesnya. Di Blok Mahakam, saya hanya sempat membuat salah satu pagar pengamannya. Sedangkan di FI, saya hanya ikut menonton kehebohannya.

Di Blok Mahakam, peran saya hanya terbatas: ikut membidani lahirnya keputusan Pertamina. Keputusan yang taktis. Yakni, keputusan bahwa Pertamina sanggup mengelola Blok Mahakam. Dan mampu.

Kenapa saya anggap taktis?

Pertama, telah beredar luas opini bahwa Pertamina tidak akan mampu. Karena itu, sebaiknya kontrak diperpanjang.

Kedua, saya khawatir direksi Pertamina tidak cukup kuat. Khususnya kalau ada tekanan begini: Keluarkan putusan bahwa Pertamina tidak sanggup! Bukan tidak sanggup. Tapi disuruh tidak sanggup.

Gejala munculnya tekanan seperti itu belum ada. Atau lebih tepatnya: saya tidak tahu. Saya hanya khawatir. Karena itu, lebih baik didahului. Dipagari. Saya minta direksi Pertamina membahas soal kemampuan itu. Secara profesional. Jangan tidak mampu mengaku mampu. Atau mampu mengaku tidak mampu.

Tiga bulan kemudian, Pertamina lapor: mampu. Sangat mampu. Saya minta kesanggupan itu dinyatakan dalam dokumen yang kuat. Lalu dikirimkan ke semua pihak.

Dengan demikian, tidak akan ada lagi yang memutarbalikkan opini. Pun Pertamina, siapa pun direksinya, terikat dengan putusan itu. Memang bisa saja diubah. Oleh direksi berikutnya, misalnya. Tapi, setidaknya memerlukan proses.

Peran saya sebatas itu. Tak lama kemudian, masa jabatan saya berakhir.

Soal FI lain lagi. Saya tidak banyak tahu. Kondisi FI juga sudah memburuk. Dividen sudah seret. Ditagih sulit. Atau tidak bisa. Lebih tepatnya memang tidak ada dividen. Berarti tidak ada lagi setoran untuk negara.

Lantas, apa sumbangan FI pada keuangan negara? Dari dividen tidak ada lagi. Maka, saya memperjuangkan ide ini: Saham 9 persen itu disatukan saja dengan saham-saham minoritas milik negara di tempat lain. Disatukan dalam satu perusahaan. Lalu, nilai saham-saham itu dijadikan agunan untuk mencari uang. Uangnya bisa dipakai membangun infrastruktur.

Ide seperti itu setidaknya bisa membuat saham yang tidak berarti itu menjadi saham hidup. Bukan saham yang hanya kelihatan angkanya.

Tapi, memperjuangkan ide tersebut juga tidak mudah. Tepatnya: sulit. Saham itu bukan milik BUMN. Tapi milik negara. Untuk membicarakannya, harus memutari labirin birokrasi. Saya merasa gagal memperjuangkan ide tersebut. Tapi, dengan iklim pemerintahan sekarang, mestinya bisa dicoba lagi.

Cara itu penting karena, rasanya, sampai berakhirnya kontrak FI tahun 2021 nanti, sulit mengharapkan bisa dapat setoran dividen dari FI.

Kondisi FI memang benar-benar sulit. Apalagi setelah tahun 2013 lalu membeli perusahaan minyak Plains Company yang produksinya 300 ribu barel per hari (bukan 300 juta seperti tulisan saya minggu lalu). Sejak jatuhnya harga tembaga, Freeport terhuyung-huyung. Dengan jatuhnya harga minyak, Freeport terjungkal.

Mau diapakan FI?

Sulit. Sulit sekali. Terutama karena ini: adanya peraturan yang menyulitkan banyak pihak. Menurut peraturan itu, pemerintah baru boleh membicarakan kontrak FI dua tahun sebelum kontrak berakhir. Berarti tahun 2019. Baru boleh memb carakan.

Saya tidak tahu mengapa batas itu dua tahun. Mengapa tidak lima tahun? Atau empat tahun? Apa latar belakangnya? Bagaimana asbabun nuzulnya?

Kita betul-betul ingin mendengar dari si pemilik ide dua tahun itu. Perlu buka-bukaan. Secara jenih. Akademis. Kepala dingin. Semata untuk mencari solusi.

Penentuan waktu dua tahun itu benar-benar menyulitkan semua pihak: pemerintah, yang merasa punya kepentingan, dan Freeport. Menyulitkan bagi pihak yang ingin memperpanjang. Bahkan sekaligus menyulitkan pihak yang tidak ingin memperpanjang.

Untuk skala seraksasa FI, dua tahun itu tidak cukup. Sangat. Sangat mepet. Akibatnya, semua pihak tersandera.

Jangan-jangan, dulu, penentuan dua tahun itu tidak mempertimbangkan besarnya skala usaha FI. Perlu ada kesaksian dari penyusun draf peraturan tersebut. Agar yang ingin mengubahnya tidak dituduh menyimpan udang di balik tembaga.

Kondisi FI sangat berbeda dengan Asahan. Di Asahan, jelas ada kesepakatan bagaimana kalau suatu saat kontrak berakhir.

Pihak Jepang wajib menyerahkan kembali Asahan dalam kondisi terbaiknya. Kita tidak khawatir akan menerima barang rongsokan.

Saya memuji habis perusahaan Jepang tersebut. Dalam acara perpisahan dengan mereka, pujian itu saya ulangi beberapa kali. Jepang menyerahkan kembali Asahan tidak hanya dalam kondisi baik. Tapi seperti baru: baik PLTA-nya maupun industri aluminiumnya. Bahkan investor tersebut meninggalkan uang cash yang sangat besar.

Apakah Jepang waktu itu tidak menuntut perpanjangan?

Jelas: menuntut. Sangat. Amat sangat. Ngotot. Mengancam. Tidak hanya itu. Jepang juga mengancam ke arbitrase. Bukan. Bukan hanya mengancam. Tapi sudah melakukannya.

Pak Hidayat, menteri industri saat itu, berjuang habis-habisan. Bersama timnya. Berhasil.

Untuk FI, sebenarnya bisa lebih pasti. Perpanjangan dalam pengertian seperti kontrak lama sudah pasti tidak mungkin. Dalam UU kita yang baru, tidak dikenal lagi binatang bernama KK (kontrak karya). Ke depan yang dikenal hanya dua: izin usaha pertambangan (IUP) dan izin usaha pertambangan khusus (IUPK).

Juntrungannya begini: (1) Seluruh KK Freeport berakhir sesuai dengan kontraknya. (2) Wilayah bekas KK tersebut berubah status menjadi ’’wilayah pencadangan nasional’’ (WPN). (3) Pemerintah bisa mengeluarkan izin khusus (IUPK) tanpa harus tender, tapi maksimum 50.000 hektare di wilayah WPN.

Maka, kalaupun Freeport minta izin perpanjangan, maksudnya adalah minta IUPK. Untuk 50.000 hektare. Mungkin sudah mengincar di wilayah terbaik dari areal yang sekarang dimilikinya.

Masalahnya, sampai sekarang belum ada aturan yang memerincinya. Misalnya: siapa yang boleh mengajukan IUPK. Siapa yang akan diberi. Apa saja persyaratan untuk memenangkan perebutan itu. Dan seterusnya.

Menurut UU, menteri ESDM-lah yang berwenang mengeluarkan aturan itu. Maka betapa panas kursinya. (*)

Diskusi

13 thoughts on “Mengapa Kursi Itu Panas Membara?

  1. Wah benar benar ungkep luarbiasa, luar dalam kursi si mentri

    Posted by arifhadiumam | 25 Januari 2016, 12:25 pm
  2. TINGGALKAN FREEPORT

    Posted by DJOKO SAWOLO | 25 Januari 2016, 12:42 pm
  3. pantas ada partai yang ngebet banget menteri ESDM nya diganti. makasih pak dahlan atas infonya. semoga sehat selalu.

    Posted by gdabroes | 25 Januari 2016, 12:46 pm
  4. Panas pake banget Abah…hehehe

    Posted by Ndokaja | 25 Januari 2016, 12:46 pm
  5. Enak kalo diulas jernih tanpa kepentingan… jadi tahu siapa yang kepanasan..

    Posted by Ayahchilla | 25 Januari 2016, 3:22 pm
  6. Smoga hebohnya tidak panas2 tai ayam,,, kursi panasnya boleh buat rebutan asal utk kepentingan warga & desa INDONESIA !!🙂 Semangkat Abah DI.

    Posted by m.ibnu | 25 Januari 2016, 6:06 pm
  7. Wow, Abah menulis tentang Freeport berseri.
    Tidak ada deviden jelas negara rugi, tp klo FI ditendang keluar bisa lebih rugi karena Amrik bisa jadi akan memasang boneka ISIS di Indonesia…kemudian menembakinya …

    Posted by bowo | 25 Januari 2016, 10:16 pm
  8. Abah keren tulisannya..

    Posted by Irman | 26 Januari 2016, 12:00 pm
  9. Kalau yang menulis Pak Dahlan, semua masalah seperti gamblang ….. Koq bisa ya ?
    Mungkin gaya menulisnya yang hebat..

    Posted by wonokairun | 27 Januari 2016, 7:33 am
  10. Saya kangen tulisan2 bedahan Bpk, yg sngt jelas dan nampak td ada kepentingan pribado atau klompok. Lalau bagmana kelanjutan hasil “bedahan” Bpk wktu lalu ,yaitu dengan Ranch sapai di Kendari yg dipimpin olh tenaga ahli putri muida kita? dan Bgmana hasil produk obat herbal utk diabetes rintisan seorang DR Putri dr unpad(?)
    yg direncanakan akn dikembangkan olh salah satu BUMN kita (Kimia Farma) ? Semoga olh pak Jokowi msh diteruskan.

    Posted by mas bei Rubowo | 27 Januari 2016, 12:11 pm
  11. sebaiknya seperti Asahan karya DI, FI tdk perlu diperpanjang sebab putra putri negri ini sdh banyak yg ahli, klo pejabat /pemerintahnya mau memakainya dan tidak cari komisi/upeti dari FI.

    Posted by toga | 28 Januari 2016, 8:40 am
  12. Dari dulu sejak Pak Dahlan mulai menjabat Menteri BUMN saya sudah minta agar Freeport Indonesia diambil alih saja seperti Asahan jika kontrak nya habis… Bapak ndak ada respon….

    Posted by dwi sapto harsono | 28 Januari 2016, 10:45 am
    • mungkin bisa saya tuliskan lagi tulisan DI :
      “adanya peraturan yang menyulitkan banyak pihak. Menurut peraturan itu, pemerintah baru boleh membicarakan kontrak FI dua tahun sebelum kontrak berakhir. Berarti tahun 2019. Baru boleh membicarakan.”

      Posted by keong emas | 9 Februari 2016, 5:18 pm

Tinggalkan komentar

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: