>>
Anda sedang membaca ...
Catatan Dahlan Iskan, New Hope

Pemeriksaan BUMN dan BHMN di Mata MK

10 Juni 2015

Mungkin kisah ini bisa sedikit membantu keluar dari kesulitan ekonomi sekarang. Setidaknya belanja modal BUMN yang lebih dari Rp 300 triliun bisa terwujud. Tidak ada yang merasa ketakutan. Ini tidak hanya tentang BUMN. Tapi juga BHMN dan mungkin juga perusda yang bentuknya sudah perseroan terbatas (PT). Yang secara hukum harus tunduk pada UU PT.

”Tolong bikinkan tafsir atas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) ini,” kata saya kepada Hambra. Waktu itu saya masih menteri BUMN. Hambra SH, alumnus Universitas Pattimura itu, menjabat kepala Biro Hukum Kementerian BUMN. ”Putusan ini kan menggunakan bahasa hukum. Mungkin sulit dimengerti orang di lapangan,” kata saya.

Masa jabatan saya sebagai menteri BUMN, ketika itu, tinggal beberapa hari. MK baru saja menjatuhkan putusan mengenai status keuangan BUMN. Yang intinya sama dengan status keuangan perguruan tinggi BHMN.

Putusan itu bagus sekali. Terutama di bagian pertimbangan-pertimbangannya. Orang-orang BUMN (dan BHMN) seharusnya tahu dan berpegang pada putusan tersebut. Demikian juga para pejabat hukum yang tugasnya memeriksa BUMN dan BHMN.

Tafsir bikinan biro hukum mengenai putusan MK itu saya bawa ke Prof Hamdan Zoelva, ketua MK. Saya mengajak semua deputi menteri untuk ikut serta. Saya ingin melakukan konfirmasi: apakah putusan tersebut boleh kami tafsirkan dengan bahasa yang bisa dimengerti umum seperti yang dibuat biro hukum kami itu.

Ketua MK waktu itu didampingi Sekjen. Beliau menerima kami dan mengerti maksud kedatangan kami. Lalu kepala biro hukum menyerahkan map berisi tafsir putusan MK tersebut. Saya mengira beliau akan menerima naskah itu dengan ucapan yang biasa-biasa saja. Misalnya, ”Baik, nanti saya pelajari.” Ternyata tidak. Prof Hamdan langsung minta pembicaraan dihentikan dulu. Beliau ingin membaca tafsir tersebut secara teliti saat itu juga.

Ruang pertemuan pun hening beberapa menit. Beliau membaca tafsir itu sampai selesai. ”Sudah betul,” katanya. ”Ya begini yang dimaksudkan,” tambahnya.

Intinya adalah: BUMN itu posisinya sama dengan perguruan tinggi BHMN yang juga mengajukan gugatan dengan substansi yang sama. Yakni bagaimana mengelola kekayaan negara yang dipisahkan dari keuangan negara itu.

Ini sama sekali bukan ”boleh diperiksa atau tidak”, melainkan ”bagaimana cara memeriksanya”. Penegak hukum yang mana pun boleh memeriksa keuangan BUMN. Lembaga pemeriksa mana pun berhak memeriksa keuangan BUMN. Yang dipersoalkan waktu itu adalah bagaimana perlakuan pemeriksaannya.

Menurut ketua MK saat itu, dalam memeriksa masalah keuangan BUMN, tidak boleh menggunakan pendekatan keuangan negara. Tapi harus menggunakan pendekatan bisnis perusahaan. Istilah yang dipergunakan MK adalah ”dalam proses pemeriksaannya, karena entitasnya beda, yang satu adalah entitas birokrasi dan yang satu adalah entitas bisnis korporasi, maka cara pemeriksaannya juga harus beda”.

Cara pemeriksaan terhadap BUMN dan BHMN itu, kata beliau, tidak bisa dengan pemeriksaan government judgement rule, tapi harus dengan cara business judgement rule. ”Memang harus begitu memaknainya,” ujar ketua MK saat itu.

Jadi, kata dia, tidak bisa cara pemeriksaan untuk kementerian disamakan dengan cara pemeriksaan untuk BUMN. Jadi, intinya begitu, katanya. Secara substansinya harus dipisahkan dan harus dibedakan.

Setelah mendengar itu, saya pun mengajukan satu permohonan: bolehkah kami menghadap ke lembaga-lembaga hukum untuk menjelaskan tafsir putusan MK ini?

Sekjen MK minta bicara. Dia mengatakan, dirinya sudah menerima instruksi untuk mengomunikasikan putusan itu dengan lembaga-lembaga pemeriksa. ”Kalau BUMN yang mengomunikasikan, nanti bisa salah paham,” ujarnya.

Prof Hamdan berpikir sejenak. Lalu katanya, ”Jangan BUMN yang melakukan. MK yang akan melakukan.” Saya pun lega.

Beberapa hari kemudian saya berhenti dari jabatan saya sebagai menteri. Saya tidak tahu sempatkah MK mengomunikasikan putusan itu kepada kejaksaan, kepolisian, BPK, BPKP, dan sebagainya.

Saya pun mendengar Prof Hamdan Zoelva juga berhenti sebagai ketua MK tidak lama kemudian. Putra ulama khos Sumbawa tersebut ingin mendampingi ayahandanya yang lagi sakit di sana.

Putusan itu sangat mendasar. Bisa membuat BUMN tidak merasa ragu-ragu dalam membuat keputusan. Perusahaan itu, kalau mau maju, harus memperhatikan faktor speed. Jangan seperti birokrasi. Putusan MK tersebut bisa jadi landasan yang kuat untuk membuat BUMN tidak seperti birokrasi. Bisa lebih lincah untuk bersaing dengan perusahaan global.

Keragu-raguan hanya membuat pejabatnya ibarat makan gaji buta. Terima uangnya, tidak mau ambil risikonya. (*)

Diskusi

18 thoughts on “Pemeriksaan BUMN dan BHMN di Mata MK

  1. Akhirnya mulai cerita mengenai negeri tercinta lagi

    Posted by Irfan | 10 Agustus 2015, 10:00 am
  2. beda situasi beda pula alat ukurnya hmm……belajar mengunakan sudut pandang, mungkin kasus pk DI contoh kasus yg beda dilihat dr persfektif yg sama, maybe..

    Posted by U Tuh | 10 Agustus 2015, 10:28 am
  3. Sebenarnya apa yg trjadi dng kjaksaan, polri atau dg pmerintah.. Adakah dulu sikap pak dis yg membahayakan posisi mereka itu, hingga sy amati dosa bpk dikejar ibarat ummm… Apa ya.. Entahlah..

    Cb abah ceritalah sikit, psti ada itu kisahnya.. Entah krn nyapres kmrn, atau krn sbg potensi capres periode mendatang, atau kebijakan masalalu saat menjabat yg mnimbilkan dendam pribadi mrk

    Jng pula bpk bilang gak ada atau gak tau yaa..

    Posted by basado | 10 Agustus 2015, 10:46 am
  4. Komen mengenai putusan MK atau mengenai kriminalisasi thd kebijakan pak DS
    sbg menteri SBY?

    Posted by amachali | 10 Agustus 2015, 11:11 am
  5. jadi akan banyak lagi matan pimpinan BUMN yang jadi tersangka KPK?

    Posted by dewitya | 10 Agustus 2015, 11:37 am
  6. Yang hari ini kita butuhkan adalah pemimpin yang mau megambil dan menerima resiko, pempimpin bermental korporasi bukan birokrasi, pemimpin yang mau membaca dan mau mengerti tentang undang-undang, tentang aturan yang bisa saja menghambat pelayanan dan kerja lapangan, dan kita saksikan bersama jika penetapan DI sebagai tsk kemarin sudah dibatalkan dengan pra peradilan, ini bukti jika terobosan yang dilakukan DI semata untuk kepentingan rakyat dan hajat hidup orang banyak…Hidup DI

    Posted by Lukman Abu Syauqi | 10 Agustus 2015, 11:52 am
  7. Menurut saya sih kayanya untuk membantu memahami apakah Pertamina rugi atau tidak? Sama seperti kasus PLN. Kalau pendekatan birokratif yang dipakai, selalu dianggap merugikan, korupsi, dan lalu petingginya di-DahlanIskan-kan. Betul, BUMN harus diawasi, tapi pengawasannya ya sebagai korporasi. Thanks untuk menjelaskan ke khalayak

    Posted by Apa Saja | 10 Agustus 2015, 12:14 pm
  8. Itu adalah cara menasehati yang santun, tanpa menyinggung sedikitpun kepada yang dinasehati. Semoga yang dinasehati faham dan menjalankannya. Aamiiiin…..

    Posted by keong mas | 10 Agustus 2015, 6:20 pm
  9. Terima kasih pada pak DI yang telah menunjukkan cara ngomong dan menulis, santun dan mencerahkan.

    Posted by Kang Chip's | 11 Agustus 2015, 9:39 am
  10. Artinya apa? Artinya aparat penegak hukum banyak yang belum ngerti aturan sehingga salah menerapkan tersangka. Disiplin PNS: sukses tidak sukses harus lurus taati prosedur. Disiplin pengusaha: yang penting sukses, tidak harus lurus tidak harus prosedural. Disiplin untuk PNS dan pengusaha: jujur.

    Posted by Mujib | 11 Agustus 2015, 11:58 pm
  11. mantafffffp pak penjelasannya. semoga kita sudah siap menghadapi AFTA yang mulai desember 2015!

    Posted by moh. bashori alwi | 12 Agustus 2015, 8:47 am
  12. Semoga siapapun pengganti Prof. Hamdan Zoelva, tetap melakukan komunikasi kepada lembaga-2 pemeriksa, karena hal itu sebetulnya suatu tindak lanjut dari keputusan yang sudah dikeluarkan oleh MK. Jadi seharusnya aparat penegak hukum gak salah langkah untuk menentukan tersangka, kalau sudah berkomunikasi dengan MK, wallahualam….

    Posted by HWAHYU | 12 Agustus 2015, 9:46 am
  13. mantaaaab lagi, jalan terus Pak Dahlan, ajari tuh para penegak hukum yang tak ngerti hukum seperti si Toegarisman, H.M Prasetio, n si Buwas (Budi Waseso) mereka itu saat ini cuma modal ngomong saja, tanpa sadar sebenarnya mereka itu adalah pengkhianat bangsa. kerena mereka mau menghambat kemajuan negeri ini yang sudah jelas melalui ide-ide dan kerja keras Pak Dahlan. Mungkin Pak Dahlan tahu maksud saya. Contohnya ya Pak Habiebie dengan IPTN yang dbuat bubar agar Indonesia selalu menjadi Konsumen bukan Produsen. Selamat Pak atas dbatalkannya status bapak sebagai “Tersangka” oleh orang2 kejaksaan yang bodoh2 itu. MAJU TERUS PANTANG MUNDUR PAK, CAAYOOOO

    Posted by wawan iswandi S | 12 Agustus 2015, 11:32 pm
  14. Sudut pandang…..

    Posted by idhenovian | 13 Agustus 2015, 5:39 pm
  15. Image memang perlu diatur dan jangan takut kalau benar apapun resikonya… bagaimana cetak sawah dengan BUMN pak DI ?, masihkah bapak puji.. ?

    Posted by Sium Iskandar | 26 Agustus 2015, 4:48 pm
  16. ilmu baru dari sini. ternyata ada tolak ukurnya untuk pemeriksaannya. Saya jadi mempertanyakan siapa sih pihak penyelidiknya(kepalanya)? kok berani menggugat tapi tolak ukurnya saja salah!

    Posted by nur ahsan | 3 September 2015, 5:08 am
  17. gan ada ga dahlanis yg area boyolali?

    Posted by edy santoso | 4 Oktober 2015, 6:10 am

Tinggalkan komentar

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: