>>
Anda sedang membaca ...
Catatan Dahlan Iskan, Manufacturing Hope

Beribu Keruwetan untuk 8.000 Hektare Lahan

Senin, 25 Agustus 2014
Manufacturing Hope 141

Berbuat atau tidak berbuat
Berbuat berisiko
Tidak berbuat tidak berisiko
Berbuat?
Tidak perlu berbuat?

***

Berbuat atau tidak berbuat. Itulah yang harus diputuskan untuk mengurai kekusutan 8.000 hektare lahan perkebunan BUMN di Medan. Sudah bertahun-tahun lahan itu diduduki orang. Ribuan rumah permanen berdiri di lahan tersebut. Setiap hari jumlahnya bertambah. Tanpa bisa dicegah.

Dari 8.000 hektare itu, yang jadi rumah mencapai 4.000-an hektare. Tapi, karena letak rumah-rumah itu bertebaran, tanah kosong yang kalau dijumlah masih 4.000 hektare itu tidak bisa dikuasai juga.

Secara hukum, tanah itu milik PTPN II (Persero). Tapi, kenyataannya penuh dengan masalah. Ribuan kasus hukum terjadi di situ. Itulah profil wilayah perkebunan yang terus terdesak oleh perkotaan. Itulah perkebunan yang sudah tidak ada kebunnya.  Itulah perkebunan yang sudah lebih banyak rumah ilegalnya daripada pohon sawitnya.

Di zaman Belanda, perkebunan itu memang berada di luar Kota Medan. Jumlah penduduk Medan yang sedikit saat itu tidak menjadi ancaman sama sekali. Kian lama penduduk bertambah. Kemiskinan juga meluas.

Maka, pada zaman kegembiraan kemerdekaan, sebagian wilayah kebun itu ikut “merdeka”. Ribuan hektare berubah menjadi permukiman dadakan.

Sekian tahun kemudian jumlah penduduk meledak. Kemiskinan juga kian besar. Pada pergolakan 1965, terjadi hal yang sama. Ribuan hektare lagi berubah wujud. Ledakan jumlah penduduk tidak pernah berhenti. Kota Medan terus diperluas. Pada zaman riuhnya reformasi 1998, sekian ribu hektare lagi berubah pula menjadi permukiman tiba-tiba.

Hingga hari ini, desakan penduduk ke wilayah perkebunan itu terus terjadi. Rumah baru terus bertambah. Pohon sawit yang masih hidup disiram minyak. Agar mati pelan-pelan. Agar ada alasan untuk ditebang. Lalu, diduduki. Didirikan rumah. Gerakan seperti itu nyaris terstruktur, sistematis, dan masif.

Pelanggaran itu sebenarnya sering diadukan. Tapi, proses bertambahnya kasus lebih cepat daripada penyelesaiannya. Misalnya dilakukan tindakan keras, yang melawan lebih besar daripada jumlah petugas.

Tidak lama lagi sisa tanah 4.000 hektare itu pun akan menyusut. Sekarang pun masalah itu sudah rumit. Tapi, kalau tidak diselesaikan, akan lebih rumit lagi.

Berbuat atau tidak berbuat?
Aset BUMN (PTPN II) itu perlu diselamatkan atau tidak? Haruskah pendudukan itu dibiarkan? Sudah berapa tahun “pembiaran” itu dilakukan?

Rasanya memang lebih aman membiarkan itu daripada mengurusnya. Tapi, untuk apa ada pemerintah?

Maka, saya minta direksi PTPN II untuk mencari jalan terbaik. Memang penuh risiko, tapi cobalah berbuat sesuatu. Atau bom ini akan meledak. Tinggal tunggu waktu. Saya menyadari tugas itu tidak mudah. Risikonya luar biasa: bisa masuk penjara, bahkan kehilangan nyawa.

Satu hal yang sudah pasti: kawasan yang sudah masuk Kota Medan itu tidak mungkin lagi dikembalikan menjadi areal perkebunan. Pasti tidak akan pernah bisa panen. Bahkan sudah tidak rasional. Perkebunan kok di dalam kota. Mengusir ribuan rumah permanen itu juga hil yang mustahal. Bisa terjadi revolusi.

Mereka memang tidak akan pernah bisa mendapat sertifikat tanah. Tapi, kenyataannya, mereka sudah bisa mewariskannya dan memperjualbelikannya.

Yang lebih pasti lagi: pemerintah sudah melarang kawasan itu dijadikan perkebunan. Tata ruangnya sudah berubah.

Berbuat atau tidak berbuat?

Saya putuskan untuk berbuat. Bisa saja kelak saya difitnah telah melepas tanah 8.000 hektare di tengah-tengah Kota Medan yang mahal. Bisa saja kelak saya dianggap korupsi di situ. Bisa saja kelak saya dianggap salah dalam memutuskan masalah tersebut dan harus masuk penjara.

Berbuat atau tidak berbuat?

Saya putuskan untuk berbuat. Tapi, saya minta prosesnya seterbuka mungkin. Sebersih mungkin. Sebaik mungkin. Hasilnya pun nanti harus untuk beli lahan perkebunan. Yang luasnya melebihi 8.000 hektare. Untuk menambah luasan kebun PTPN II yang kini masih tersisa 43.000 hektare.

Idenya pun ditemukan. Kawasan 8.000 hektare yang ruwet itu akan dijadikan kota baru Medan. Namanya terserah. Seperti BSD di Jakarta. Toh, Kota Medan perlu perluasan. Perencanaan kotanya harus bagus dan profesional. Jangan menjadi pusat kekumuhan baru.

PTPN II tidak mungkin mengerjakan itu sendiri. Harus cari partner. PTPN II hanya ahli di perkebunan. Bukan ahli tata kota. PTPN II juga tidak punya kemampuan bagaimana mengurus ribuan rumah ilegal yang menguasai 4.000 hektare tersebut.

Partner itulah yang dicari setahun terakhir ini. Lewat tender terbuka. Bisa diikuti siapa saja. Dalam proses tender ini, lembaga seperti BPKP dan Kejaksaan Agung kami minta fatwanya. Takut prosesnya salah  atau kurang fair.

Di ujung proses tender itu, seperti dilaporkan Dirut PTPN II Bhatara Moeda Nasution, ada tiga perusahaan yang lolos: PT Danayasa Tbk dari Grup Artha Graha, PT Pancing Medan, dan PT Ciputra Tbk dari Grup Ciputra. Seluruh proses itu terjadi dan dilakukan di Medan. Menteri atau pejabat Kementerian BUMN tidak ikut campur sama sekali.

Hasil akhirnya: Ciputra yang menang. Tugasnya berat. Termasuk mengurus yang ribuan rumah itu dengan cara yang baik.

Begitulah. Sebuah kota baru yang indah dan besar akan lahir di Medan. Itu kalau proses tersebut bisa diterima. Justru karena itulah proses ini saya ungkap saja secara terbuka sekarang. Mumpung masih bisa dibatalkan.

Siapa tahu ada yang berpendapat lebih baik saya tidak usah berbuat apa-apa.(*)

Dahlan Iskan
Menteri BUMN

Diskusi

56 thoughts on “Beribu Keruwetan untuk 8.000 Hektare Lahan

  1. haaaa semua pada kemana…. jadi no satu donk…

    Posted by kang chip's | 25 Agustus 2014, 7:18 am
    • Gila juga Pak Menteri satu ini. Yang lain pada diem-diem aja karena takut, atau karena ngga punya ide. Eh ini mah malah diberitain, dasar wartawan. Semoga ada jalan keluarnya Pak. Ini juga jenis solusi yang lain. Indahnya tiap minggu ada solusi, ada harapan, ada inspirasi. Jika inspirasi-inspirasi ini ditarik ke dunia nyata orang per orang, maka kita akan lebih banyak menemui terobosan daripada kebuntuan. Terima kasih Pak Abah.

      Posted by Apa Saja | 25 Agustus 2014, 7:31 am
  2. terstruktur, sistematis, dan masif.

    Posted by Alphonsus Agus | 25 Agustus 2014, 7:22 am
  3. Gerakan seperti itu nyaris terstruktur, sistematis, dan masif. Ha,ha,ha. Betul tindakan pak Dahlan.Dengan ditulisnya artikel ini, membuat segalanmya transparan sehingga tak bisa digugat belakang hari.

    Posted by lumpiarivai | 25 Agustus 2014, 7:23 am
  4. Persoalan tanah memang ruwet ..mbulet …..banyak pihak yang bermain…..yaa pandai2 lah para pemangku kepentingan (dalam hal ini BUMN pemilik lahan) agar penyelesaian tanah ini dapat dicarikan solusi yang diterima semua pihak ….Kalo ini berhasil dapat dijadikan contoh di tempat lain …..

    Posted by Bromo | 25 Agustus 2014, 7:37 am
  5. Perlu langkah berani dari seorang pemimpin untuk bertindak, Pak. Maklum selama bertahun-tahun terjadi pembiaran, pemimpinnya ayam sayur, untuk mengembalikan lahan pemerintah perlu pemimpin berkarakter kuat

    Posted by Evi | 25 Agustus 2014, 7:50 am
  6. Contoh pemimpin yang benar benar benar..

    Posted by syania | 25 Agustus 2014, 7:57 am
  7. wuichh banyak juga ya lahanyaa, semoga di temukan dan cepat terselesaikan masalah lahan PTPN ini.

    Posted by rendi sinca | 25 Agustus 2014, 8:11 am
  8. selamat pagi pak dahlan iskan yg saya hormati. maaf kalo agak oot. terkait kelangkaan bbm di wilayah kuningan cirebon majalengka dan sekitarnya tolong segera di penuhi kembali kuota bbm trrsebut. sudah 4 hari kami repot akibat bbm langka. jika terlalu lama di biarkan saya khawatir akan ada pihak2 tertentu yg memanfaatkan keadaan ini menjadi chaos. mohon sekiranya bapak bisa mengintruksikan ke bawahan bapak langsung dan jajarannya agar menyelesaikan masalah ini secepatnya. terakhir saya mendengar provokasi2 dari pihak tertentu untuk mensandra mobil pengangkut bbm. terimakasih.

    Posted by hanggara | 25 Agustus 2014, 8:22 am
  9. wah, puyeng jadi mentri. kalau serumit ini masih banyak melamar mentri ini namanya gila. perlu orang gila juga untuk menghadapi watak masyarakat. hayo siapa yang dapat menggantikan DI yang penuh trobosan dan ide kretif. sy angkat dua jempol deh.

    Posted by andi | 25 Agustus 2014, 8:23 am
  10. jalan kelaur yang terbaik memang penuh resiko.. apalagi jika sudah berurusan dengan lahan bermasalah, nyawa bisa melayang.. betul sekali Pak.. tapi, saya salut suralut dengan ide dan tindakan Bapak… seriskan apapun itu wajib hukumnya diselesaikan, bukannya dibiarkan sehingga dikemudian hari menjadi bumerang. sekali lagi Saluuuuuuuuuuuuut untuk Bapak Dahlan Iskan.

    Posted by Manihot Ultissima | 25 Agustus 2014, 8:45 am
  11. “Mereka memang tidak akan pernah bisa mendapat sertifikat tanah. Tapi, kenyataannya, mereka sudah bisa mewariskannya dan memperjualbelikannya.”
    hehe….kayaknya sering denger yg kayak gini, coba itu pejabat BPN Medan dilacak juga…ckck….
    Tapi saya suka solusinya, sekalian dibuat kota satelit yg bagus dan anti kumuh, sehingga PTPN II gak kehilangan aset bahkan insya Allah akan menambah pemasukan untuk negara, brilian!!

    Posted by HWAHYU | 25 Agustus 2014, 8:49 am
  12. kasih 1 bom atom, beres ….

    Posted by solusi ngawur | 25 Agustus 2014, 9:04 am
  13. hehehe
    Atau berdoa saja tsunami datang lagi, Semua mulai lagi dari nol.
    Percuma juga pemerintah pusing berbuat atau tidak bertindak, kalau masyarakat ngeyel gak bisa di atur. Hope hanya tinggal hope.
    Semua akan lancar kalau masing masing pihak tidak mengedepankan EGOISME.
    INDONESIA BISA.

    Posted by solusi ngawur | 25 Agustus 2014, 11:07 am
  14. Pak DI..! Bertahun tahun saya saya setia, tidak pernah absen, membaca tulisan bapak setiap Senin pagi. Pagi ini saya kecewa berat dengan pak Dahlan Iskan. Saya sudah baca majalah TEMPO pagi ini. Bapak hendak mencopot pak Nur Pamuji yang cerdas, jujur dan berintegritas, hanya karena sejak April 2014 beliau bersih2 proyek macet, termasuk milik teman2 pak Dahlan iskan. Apapun alasan (dalih) bapak. Saya jadi MERAGUKAN INTEGRITAS pak dahlan Iskan.

    Posted by Nurseto Ardiputranto | 25 Agustus 2014, 11:11 am
    • pak nur pamuji mengundurkan diri atau di copot?
      Jawa pos atau tempo yg salah tulis????
      Berita minggu lalu atau pagi ini yang fakta????
      Tanya kenapa????

      Posted by solusi ngawur | 25 Agustus 2014, 11:17 am
    • Yg saya tau tempo salah satu media yg masuk dlm kategori memuat berita bohong….

      Posted by ari | 25 Agustus 2014, 8:07 pm
    • Sayang sekali kalau sudah bertahun-tahun mengikuti dan tahu akan pemikiran seorang Dahlan Iskan, tiba-tiba meragukannya hanya karena berita atau opini. Dahlan Iskan berani menggandeng KPK dan BPK untuk setiap hal di BUMN, bahkan terakhir berusaha mewujudkan BUMN bersih dari level top hingga bawah. BUMN yang tidak mau ikut diancam. Akan terasa sangat kontradiktif jika mempercayai bahwa alasan pencopotan/menerima pengunduran diri Nur Pamudji hanyalah karena urusan pembersihan yang menimpa kroni DI. Tapi soal hati dan kepercayaan memang tidak bisa dipaksakan. Berulangkali Dahlan Iskan mengatakan, kalau lebih mempercayai triomacan ya jangan ikuti saya, kalau masih meragukan saya ya ga usah ikut saya. Simple. Ya, pada akhirnya sih wallahu alam juga, tapi anggap saja ini bentuk kewaspadaan bahwa tidak ada seorangpun yang sempurna, dan kita harus memperbanyak menerima informasi lagi. Saya pribadi, masih percaya pada integritas Dahlan Iskan.

      Posted by Apa Saja | 26 Agustus 2014, 7:23 am
      • Pak/bu Apa Saja.., termasuk Pasukan Nasi Bungkus yha..? Kok gak berani pakai namanya sendiri..?

        Posted by Nurseto Ardiputranto | 30 Agustus 2014, 7:13 am
        • Cerita Pengunduran Diri Nur Pamudji sebagai Dirut PLN

          JAKARTA – POLEMIK mengenai pengunduran diri beberapa direksi di perusahaan berpelat merah terus bergulir. Salah satunya terkait dengan pengunduran diri Direktur Utama (Dirut) PT PLN (Persero) Nur Pamudji.

          Bahkan, isu yang muncul bahwa pengunduran diri tersebut lantaran karena adanya tekanan politik atau desakan dari segelintir kelompok.

          Menanggapi hal itu, Nur Pamudji menuturkan bahwa isu yang menyebutkan bahwa dirinya mundur karena desakan dari Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan tidak benar.

          Dia menegaskan, pengunduran dirinya disebabkan karena orang nomor satu di BUMN kelistrikan ini merasa tidak bisa melindungi anak buahnya yang tersandung kasus hukum.

          “Saya merasa anak buah saya tidak salah, karena sudah laksanakan tugas dengan baik. Sehingga saya merasa tidak bisa melindungi anak buah saya,” ujar dia di Gedung DPR/MPR RI Jakarta, Selasa (2/9/2014).

          Dia menuturkan, dengan alasan tersebut akhirnya dia meminta Dahlan Iskan selaku Menteri BUMN untuk mencarikan pengganti dirinya sebagai dirut PLN.

          “Itu ceritanya panjang. Akhir Oktober 2013 pada saat itu beberapa karyawan PLN kena masalah hukum. Mula-mula saya kirim SMS ke Pak Dahlan, Minta supaya dirut PLN ini harus orang kuat yang bisa melindungi anak buah dari masalah hukum. Saya minta carikan CEO PLN yang kuat yang bisa melindungi anak buahnya,” tuturnya.

          Namun, lanjut Pamudji, Dahlan justru memintanya untuk membela habis-habisan pegawai PLN yang tersandung masalah hukum.

          “Pada kesempatan berikutnya saya bisa ketemu Pak Dahlan. Dia katakan kalau anda yakin dia (pegawai PLN) tidak salah, bela habis-habisan. Jadi saya lakukan pembelaan itu. Jadi itu ceritanya. Saya tidak menambah dan tidak mengurangi. Jadi kejadiannya akhir Oktober 2013,” pungkas dia.

          Pria kelahiran Malang, Jawa Timur pada 2 Agustus 1961 menjabat sebagai dirut PLN yang dilantik pada 1 November 2011 menggantikan Dahlan Iskan pada 19 Oktober 2011 dilantik sebagai menteri BUMN.

          Nur Pamudji sebelumnya menjabat sebagai direktur energi primer PLN pada Desember 2009. Dia juga pernah menjabat sebagai general manager PLN P3B Jawa-Bali pada April 2008. Sebelumnya menjabat manajer sistem operasi pembangkit Jawa-Bali (2005-2008) dan manajer transmisi untuk area Sulawesi Selatan (2001-2002).

          Sepanjang 2004-2005, dia memimpin Tim Pengembangan Sistem Kompetensi SDM PLN. Pria berkaca mata ini bergabung dengan perusahaan pada 1985 sebagai engineer sistem operasi pembangkit (1985-2001).

          Posted by Apa Saja | 2 September 2014, 4:22 pm
        • Dibilang pasukan atau apapun silakan, yang pasti saya ga pernah makan nasi bungkus dari pihak politik atau tokoh manapun🙂 Dan saya berbeda dengan Pak Pemerhati yang di Nusa Tenggara, Pak Solusi Ngawur yang entah di mana, maupun Pak Pembaca Setia yang juga kurang tahu siapa. Saya di Jawa Barat, dan saya nyaman aja dengan nama ini, dan bukan masalah berani atau tidak menggunakan nama asli. Temen-temen banyak yang tahu kok siapa saya. Jadi, nikmati sajalah sosmed dengan gaya sosmednya Pak, lebih baik fokus ke kontent, isi gitu. Jangan ke siapa orangnya, dan atau bully yang ad hominem. Apalagi menduga-duga, yang juga salah. Mungkin termasuk dugaan akan polemik Pk Nur Pamudji. Yang saya tahu juga seperti yang diberitakan kok, Pak Nur merasa bersalah karena tidak bisa melindungi anak buahnya yang tersangkut hukum. Kenapa jadi dipelintir bahwa ditekan Pak Dahlan ya? Aya-aya wae

          Posted by Apa Saja | 2 September 2014, 4:30 pm
    • Saya meragukan pak Nurseto ini pembaca setia tulisan DI. Hanya dengan baca satu media lain langsung melakukan penilaian buruk. Cek and ricek pak Nurseto, otakmu becek!

      Posted by Pembaca setia DI | 28 Agustus 2014, 8:54 am
  15. Melindungi segenap tumpah dara Indonesia adalah tujuan kita berbangsa. yang dipikirkan pertama adalah mereka sesama anak bangsa. logika selanjutnya baru bahwa mereka melanggar hukum, tidak punya pekerjaan dll. so ada tugas negara yang pertama dan diikuti kewajiban mereka sebagai warga yang butuh bantuan negara untuk merubah nasibnya. konsep rusunawa jakarta bisa jadi solusi, bangun industri dan didik mereka jadi tenaga kerja. dan tempatkan mereka di unit usaha yang dipimpin oleh orang yang sabar tapi mau mendidik. revolusi mentalnya. beri mereka harga diri dan berdayakan mereka. Modal orang Batak adalah semangat dan jiwa juangnya. energi besar ini bisa jadi andalan untuk merubah hidupnya

    Posted by frans | 25 Agustus 2014, 11:34 am
  16. Sy salut dengan yang dilakukan oleh pak DI yang notabene merupakan jalan tengah (win-win solution), tetapi sy usul agar masyarakat yang sdh terlanjur di situ diberi kesempatan untuk menempati lahan dengan aturan yang lebih ringan/ dapat membeli rumah/ pemukiman terlebih dahulu. Ada semacam hak privilage. Jadi sisi kemanusiaannya juga harus dikedepankan.

    Posted by Agung Baskoro | 25 Agustus 2014, 1:03 pm
  17. Akan lahir kota baru yang kekurangan listrik he he …

    Posted by Wonokairun | 25 Agustus 2014, 3:05 pm
  18. Solusi brilian.Atas dasar kemanusiaan pemilik rumah diberi kesempatan pertama untuk memiliki rumah yang dibangun pengembang.Kota baru dirancang dengan fasilitas lengkap,baik rumah,perkantoran dan industri sehingga menjadi kota mandiri.Selamat Pak Dahlan.

    Posted by fkpi | 25 Agustus 2014, 5:48 pm
  19. ckckck

    maju terus pak mentri, cara bapak memang keren🙂

    Posted by asudomo | 25 Agustus 2014, 9:37 pm
  20. Saya praktisi hukum, urun rembug. Bpk bisa diskusikan dg BPN RI. Mis. Kemungkinan pemberian HPL kpd PT Citraland n diatasnya diberikan HGB atau HakPakai 20 atau 25 thn. Jd eksistensi PT Perkebunan ttp pemegang hak induk. Ini lbh baik dg status yg sama2 jls. Perkebunan msh punya aset n rakyat yg menempati jg mendptkan status hak. Yg tiap 20-25 thn diadakan perpanjangan . Citraland sbg pemegang HPL akan membyr kpd perkebunan dan sebagai imbal balik rakyat penerima hgb wjb byr kpd Citraland. Utk teknisnya bisa studibanding mis. Pemberian HGB atas HPL oleh PT Pelindo. Dmkian smg bermanfaat. Salam Merdeka. Dgn semangat kerja. ..kerja. ..kerja !!

    Posted by soejono | 25 Agustus 2014, 10:49 pm
  21. Semoga ada jalan keluar yang terbaik untuk masalah ini.

    Posted by Muhammad Lutfi Hakim | 25 Agustus 2014, 11:06 pm
  22. Wah, jempol buat keberanian Pak Mentri. Semoga terpilih lagi Pak. Amin

    Posted by JogjaDomain | 26 Agustus 2014, 3:39 am
  23. Semua penyerobotan lahan pemerintah/perkebunan akibat tdk bekerjanya aparat dimasa lalu, juga permainan aparat dan ketidak tegasan aparat,jalan keluarnya sebaiknya yg sdh dikuasai rakyat dibagikan saja secara merata dgn jatah 1 kapling tiap keluarga dan adil kepada rakyat yg sdh ada di tanah tersebut dgn penataan perumahan/lahan yg baik agar menjadi kota/desa yg teratur dan indah,selama Pak DI tdk punya kepentingan/Korupsi kenapa takut toh utk kepentingan rakyat sendiri.

    Posted by toga | 26 Agustus 2014, 10:23 am
    • kalau seperti itu … tidak ada kepastian hukum, nanti tanah perhutani di daerah jawa akan diserobot … kalau akhirnya dabai rata, tegakkan hukum, jangan pilih kasih, yang hak tetap hak, yang bathil tetap bathil

      Posted by khairus Saleh | 28 Agustus 2014, 9:02 am
  24. Pak Dahlan…, kapan karyawan PT. Merpati Nusantara dibayar GAJI nya Pak????????????

    Posted by dio dion | 26 Agustus 2014, 6:57 pm
  25. Pak Dahlan…, kapan karyawan PT. Merpati Nusantara dibayar GAJI nya Pak????????????

    Posted by dio dion | 26 Agustus 2014, 6:58 pm
  26. waduh… beratnih sepertinya caranya sudah betul sih, tapi saya ijin menyimak saja yah

    Posted by walah | 26 Agustus 2014, 10:25 pm
  27. warisannya masalah ruwet. transparansi a la dahlan iskan smoga menjadikan yg ruwet diselesaikan dg aman (scr hukum) dan manusiawi

    Posted by fia | 26 Agustus 2014, 10:50 pm
  28. Seharusnya pilih aman saja, kan tinggal dua bulan… hehe

    Posted by LBS | 27 Agustus 2014, 4:21 pm
  29. Solusi awal seharusnya tetap pada Penegakan HUKUM, seret ke pengadilan pihak yg terlibat transaksi jual beli lahan ilegal, Alasannya, jika dibiarkan berlarut maupun dicarikan solusi tengah, maka akan terjadi kejadian serupa yg berulang di tempat/wilayah lain. Duduki lahan negara secara terstruktur, sistematis dan masif, kemudian melawan hukum saat mau ditertibkan. Kejadian ini ada karena adanya pembiaran selama ini. Negara kalah oleh sekelompok orang/preman. Negara tidak punya wibawa

    Namun jika seandainya tetap mengutamakan cara “manusiawi” (meski melanggar hukum) maka hendaknya JANGAN sampai lahan tersebut diberikan HAK MILIK. Lahan tsb harus tetap menjadi hak milik Negara. Yang menempati lahan tsb hanya boleh mendapatkan hak guna Lahan/bangunan.

    Jika kedua cara tsb dianggap melanggar HAM maupun konstitusi, maka suruh mereka baca kembali pasal 33 UUD 45 ayat3 : BUMI dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

    Artinya BUMI (tanah) itu seharusnya dikuasai NEGARA dan rakyat mempergunakannya demi kemakmuran. BUKAN dikuasai rakyat terus dijual2 atau dijadikan rumah kumuh

    Posted by Henri Salim | 28 Agustus 2014, 8:05 pm
  30. Ide bagus.. nanti akan menjadi kota baru spt BSD, Kelapa Gading, Harapan Indah dll. Dan siapa mayoritas yang berada di dalamnya? Akan sangat mudah buat Ciputra untuk mengganti tanah yg akan digusur dan mengganti 8.000 hektar u perkebunan di wilayah lain.”Begitulah. Sebuah kota baru yang indah dan besar akan lahir di Medan”. Dan siapa mayoritas yang berada di dalamnya nanti? Maaf..

    Posted by elsimurwani | 29 Agustus 2014, 1:35 pm
  31. lebih keren lagi kalo sekali-kali disempetin bales para komentar blognya pak.. timbal balik gitu..

    *pembaca baru*

    Posted by awas | 31 Agustus 2014, 2:05 pm
  32. pasukan nasi bungkus itu apa?????
    Bisakah anda jelaskan?
    Cuma di kasih nasi bungkus trus membela habis habisan,
    cuih…

    Posted by solusi ngawur alias yudha rifai | 1 September 2014, 3:17 pm
  33. Tanah perkebunan kiri kanan jalan ke Kuala Namu kelihatannya sudah di kapling kapling Pak. Apakah ini masuk dalam kasus yang 8000 ha ini?

    Posted by Subakir Kasdi | 2 September 2014, 8:26 am
  34. lombok makin populer sebagai kumjungan wisata…
    semoga juga memperhatikan bagaimana rakyat miskin di sekitar bisa merasakan kemajuan ini… tidak hanya memanjakan investor… semoga..🙂
    semoga juga terus merambat ke timur ke Sumbawa, Sumba yg unik baik alam maumpun budaya…
    kerja kerja kerja….😉

    Posted by nita | 3 September 2014, 2:46 pm
  35. Langkah yang luar biasa, Pak.
    Biasanya banyak orang memilih jalan aman. Daripada niat berbuat baik tapi kenyataannya berakibat buruk pada diri sendiri. Maka, pilihan paling rasional menurut sebagian besar orang adalah mundur. Biarkan saja.
    Dia aman dan masyarakat tidak terusik.

    Tapi, bagi orang-orang gila seperti Pak DI ini, itu bukan keputusan baik.
    Kami salut dan bahagia masih ada orang-orang seperti ini di Negeri kita.

    Posted by Kabar Infarul Ghoy Tritunggal Babat | 22 Januari 2015, 8:10 am

Tinggalkan komentar

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: