>>
Anda sedang membaca ...
Catatan Dahlan Iskan

Presiden Baru tanpa Bulan Madu

Kamis, 24 Juli 2014

Inilah presiden baru tanpa bulan madu. Sebuah tamsil yang pas untuk Joko Widodo-Jusuf Kalla. Seruannya di malam kemenangan untuk jangan bikin perayaan, dan salam dua jari yang harus langsung diubah menjadi salam tiga jari, menandakan pengantin baru ini benar-benar tidak punya waktu untuk honey moon.

———–
Oleh Dahlan Iskan, Ketua Umum Serikat Perusahaan Pers
———–

Saya mendukung semua itu. Tentu saya juga memahami kalau sebagian relawan sewot. Ada di antara mereka yang berpendapat sewajarnyalah sebuah kerja keras yang membuahkan hasil gemilang dirayakan.

Ada beberapa faktor yang membuat sebaiknya memang tidak diperlukan bulan madu. Pertama, kemenangan Jokowi adalah kemenangan tipis, 53 persen. Beda dengan Pak SBY yang menang lebih dari 60 persen.

Kedua, pesaing Jokowi tidak menerima kekalahannya dengan legawa. Bahkan, kelihatannya berbagai usaha untuk menggagalkan kemenangan itu akan dilakukan di semua front: hukum dan politik.

Ketiga, kondisi ekonomi lagi sangat kurang baik: kurs rupiah, defisit neraca perdagangan/pembayaran, ancaman defisit anggaran, besarnya subsidi energi, dan banyak lagi.

Kini semua itu harus diselesaikan dengan kerja. Tidak bisa lagi dengan pidato atau selebaran.

Maka sudah sewajarnya Jokowi-JK tidak menghabiskan waktu untuk berbulan madu. Harus langsung kerja. Pekerjaan pertama adalah menjalin kerja sama dengan pemerintah yang sekarang. Terutama untuk menggodok RAPBN tahun depan.

Pengajuan RAPBN 2015 adalah wewenang Presiden SBY. Namun, yang akan melaksanakan APBN itu adalah Presiden Jokowi. Jangan sampai Pak Jokowi bekerja berdasar anggaran yang dia tidak tahu alokasinya. Kalau sampai itu terjadi, bisa-bisa dia tidak bisa mengerjakan apa yang dia janjikan dalam kampanyenya selama ini.

Padahal, janji kampanye itu akan ditagih. Penagihannya pun kelihatannya akan sangat keras. Ingat, Koalisi Merah-Putih akan memelototi semua janji Jokowi dengan mata sampai mendelik. Mereka yang saat ini memosisikan diri sebagai relawan bisa berubah menjadi kelompok kritis yang mencermati kebijakan-kebijakan pemerintah baru.

Beruntung bahwa Pak SBY menunjukkan niat yang sangat baik untuk mengajak presiden terpilih ikut menyiapkan RAPBN 2015. Meski Pak Jokowi baru akan dilantik 20 Oktober, Pak SBY akan mengajak presiden terpilih untuk membahasnya.

RAPBN 2015 sekarang sedang disusun dan diajukan ke DPR bulan depan. Tidak boleh telat. Pak Jokowi harus memasukkan program utamanya dalam RAPBN tersebut sehingga tersedia anggaran untuk melaksanakannya tahun depan.

Misalnya, di bidang kesehatan. Tahun ini anggaran BPJS Kesehatan hanya Rp 16,5 triliun. Akibatnya tidak memuaskan. Banyak sekali komplain dari pasien maupun dokter. Saya menghitung, harusnya bidang itu diberi anggaran Rp 35 triliun. Ini tidak besar, mengingat yang menikmati adalah seluruh rakyat Indonesia. Bukan hanya segelintir koruptor.

“Menolong orang miskin jangan tanggung-tanggung,” ujar Pak SBY pada suatu saat.

Contoh lain, anggaran untuk pesantren, PAUD, dan sekolah swasta. APBN bidang pendidikan itu besarnya seperti gajah bengkak. Sudah waktunya dialirkan sampai jauh ke pesantren dan PAUD. Dan itu harus dialokasikan sekarang, dalam RAPBN 2015.

Demikian juga anggaran riset, subsidi pupuk serta benih, dan seterusnya. Dengan demikian, tahun depan Presiden Jokowi bisa langsung bekerja.

Di bidang politik, agenda besarnya adalah penggantian hampir seluruh anggota BPK. Beda dengan KPK dan OJK, DPR sepenuhnya memiliki wewenang melakukan pendaftaran, menyeleksi, dan memilih anggota BPK. Yang menyeleksi KPK dan OJK adalah lembaga independen. Hasil seleksi diajukan ke DPR untuk dipilih.

Untuk BPK, semua sepenuhnya di DPR. Transaksi politik akan luar biasa serunya. Pemerintahan Pak Jokowi akan jadi sasaran pemeriksaan yang sangat politis kalau seluruh anggota BPK yang terpilih berasal dari kalangan oposisi. Bisa saja terjadi saling umpan bola antara BPK dan DPR yang akan sangat menyulitkan jalannya pemerintahan.

Maka sungguh pantas dipertimbangkan agar ada “kuota” keanggotaan di BPK. Misalnya, 50 persen kuota diberikan untuk pejabat karir yang sudah puluhan tahun bekerja sebagai auditor di BPK atau BPKP, baru 50 persennya kuota untuk nonkarir.

Dengan demikian, akan ada batasan agar BPK tidak dijadikan arena politik. Atau, bahkan ada kombinasi persentase lain yang lebih hebat.

Benar-benar pemerintahan baru yang tidak perlu berbulan madu, tidak bisa berbulan madu, dan tidak sempat berbulan madu. (*)

Diskusi

9 thoughts on “Presiden Baru tanpa Bulan Madu

  1. Semangat!!! Ayo terus kawal pemerintahan yang sah. Jangan sampai gembos. Akibatnya rakyat yang jadi korban

    Posted by abuchilla | 4 Agustus 2014, 10:56 am
  2. kok gak ada yang komentar? kan masuk akal sekali yang ditulis abah dahlan, kubu prabowo masih belum terima kekalahan ya?

    Posted by riful | 4 Agustus 2014, 12:03 pm
  3. Presidenku sekarang masih SBY……………..

    Posted by dandi | 4 Agustus 2014, 8:28 pm
  4. Saya setuju jika Presiden & Wkl. Presiden terpilih tdk bulan madu, karena lebih dari 50 % penduduk Indonesia masih hidup dibawah garis kemiskinan. Naaahhh, warisan siapa tu??????????? Semoga saja yang benar dan jujur berpihak pada kepentingan rakyat selalu dalam lindunganNya. Positip dari kemenangan tipis menjadikan JKW-JK hati-hati, kalau menang mutlak menjadi diktator kan pengalaman telah mengajarkan pada kita ketika menang jauh dari pesaingnya, menjadikan besar kepala lupa kerjanya mesti ngapain pada rakyat.

    Posted by Ari Sunarijati | 5 Agustus 2014, 4:15 pm
  5. Tahap pertama: menarik diri dari proses pemilihan preiden. Tahap kedua: mengajukan banding ke MK. Inilah jurus mabuk yang semabuk-mabuknya!

    Posted by Kingaryo | 8 Agustus 2014, 8:50 am
  6. bulan madu yang memang tidak harus di lakukan. dan harus kerja sesuai dengan target.
    sepertinya harus tebal telinga.

    Posted by rudi lintang | 8 Agustus 2014, 12:36 pm
  7. Sepertinya ada keinginan terjadi polarisasi di tengah masyarakat!!!

    Posted by redy estu putra | 9 Agustus 2014, 5:25 pm
  8. Semoga anggota2 BPK yang baru, nantinya dapat bekerja dengan sebaik-baiknya, mengawal jalannya pemerintahan yang baru juga…..
    Jujur adalah langkah awal berantas korupsi…..
    Semoga BPK tetap jaya & dapat menjaga Independensi Integritas Profesionalisme…..Amien YRA…..

    Posted by Mimosa Priadi | 29 Agustus 2014, 3:17 pm
  9. semangat selalu untuk indonesia… selalu

    Posted by egi | 16 September 2014, 1:17 pm

Tinggalkan komentar

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: