Durian montong (bantal emas) lagi ditanam secara massal di PTPN VIII Jawa Barat. Saat ini sudah tertanam 250 hektar, dan akhir tahun nanti sudah menjadi 1.500 hektar.

Tiap tahun jumlahnya terus meningkat hingga mencapai 3.000 hektar. Maka tiga tahun lagi tidak perlu impor bantal emas itu. (Montong dalam bahasa Thailand berarti bantal emas).

Manggis jenis wanayasa saat ini juga sudah tertanam sebanyak 250 hektar. Seperti juga si bantal emas, akhir tahun ini sudah akan mencapai 1.500 hektar.

Dadi Sunardi, Dirut PTPN VIII memilih jenis wanayasa karena buahnya yang tidak terlalu besar. Pasar internasional tidak menyukai manggis yang terlalu besar. Dengan ukuran yang kecil-kecil, begitu manggis dibuka isinya bisa dikorek dengan sendok teh.

Sambil menunggu pohon-pohon buah tropik tersebut tinggi, Dadi menanam pisang dan pepaya di sela-selanya. Tidak ayal kalau PTPN VIII kini sudah menghasilkan berkontainer-kontainer pepaya dan pisang.

Itu menggambarkan bahwa apa yang dicetuskan tahun lalu di Kementerian BUMN kini sudah mulai menjadi kenyataan. Selama ini kawasan tersebut dipaksa ditanami teh. Padahal ketinggiannya tidak sampai 400 meter di atas permukaan laut.

Dulu, Belanda hanya mau menanam teh di lahan yang ketinggiannya di atas 600 meter. Tapi entah bagaimana di zaman Orde Baru lalu, lahan-lahan PTPN VIII yang di bawah 400 meter pun ditanami teh. Akibatnya PTPN VIII selalu mengalami kerugian ratusan miliar rupiah dari lahan yang ditanami teh secara paksa ini.

Hampir saja saya memutuskan untuk menanam sorgum di lahan-lahan tersebut. Agar PTPN VIII terhindar dari kerugian. Bahkan keputusan sudah dibuat.

Untungnya, Rektor Institut Pertanian Bogor Prof Dr Herry Suhardiyanto segera datang ke Kementerian BUMN bersama para ahli IPB. Rombongan ini membawa ide perlunya penanaman buah tropik secara besar-besaran dengan sIstem korporasi.

Saya langsung menerima ide tersebut. Saking senangnya saya sampai memukul meja keras-keras hari itu. Sampai-sampai Pak Rektor dan para ahli itu kaget. “Ini baru IPB!” Teriak saya sambil memukul meja saat itu.

Saya baru sadar bahwa Indonesia sebagai negara tropis ternyata kurang memperhatikan kemampuannya menghasilkan buah tropik. Buah tropik lebih banyak dihasilkan oleh pekarangan-pekarangan rumah. Saking kecilnya produksi buah tropik sampai-sampai kita menyebutnya sebagai barang yang eksotik. Dan kita bangga dengan sebutan itu. Padahal dengan gelar eksotik berarti jumlahnya sangat sedikit.

Itulah sebabnya mengapa kita diserbu buah impor besar-besaran. Ketua Ikatan Alumni IPB, Dr Said Didu, menyebut impor buah kita mencapai Rp 17 triliun setahun. Belum lagi bicara potensi yang bisa kita ekspor mengingat negara seperti Tiongkok yang berpenduduk 1,3 miliar orang, tidak bisa memproduksi buah tropik.

Sebagai negara empat musim Tiongkok hanya bisa memproduksi jenis buah-buah tertentu. Akan sangat lebar peluang kita untuk mengekspor buah tropik ke Tiongkok. Dengan demikian banjirnya buah dari Tiongkok akan kita imbangi dengan banjirnya buah tropik di Tiongkok.

PTPN XII di Jatim juga sudah memulai. Pisang, pepaya, melon emas, dan kacang makadamianya sudah mulai menghasilkan. Singgih Irwan Basri, Dirut PTPN XII mengatakan akan terus menanam buah tropik di lahannya yang mencapai 60.000 ha. Di samping menanam sorgum di tanah-tanah marginalnya. Tahun ini tanaman sorgumnya sudah bisa mencapai 3.000 hektar. Irwan juga bergerak cepat sehingga soal sorgum dan tanaman buah tropik yang baru digagas tahun lalu sudah mulai terlaksana di lapangan.

Pengalaman seorang praktisi di Jateng, Pratomo, tanaman buah tropik benar-benar harus digalakkan di Indonesia. Setelah terjun ke buah tropik sejak lima tahun lalu, Pratomo menyimpulkan tanahnya menghasilkan di tas Rp 100 juta per tahun per hektar. Tidak ada yang di bawah Rp 100 juta. Bandingkan dengan hasil tanaman tebu, padi, dan palawija.

Di antara tanaman-tanaman buah tropik itu, menurut Pratomo, buah naga yang hasilnya paling besar. Bisa mencapai Rp 150 juta per hektar tahun. Durian menduduki ranking kedua dengan Rp 130 juta per hektar per tahun. Kelengkeng, seperti jenis itoh, bisa menghasilkan Rp 120 juta per hektar tahun. Bandingkan dengan karet yang hanya sekitar Rp 20 juta per hektar per tahun.

Syaratnya, tanaman buah tropik tersebut ditanam dengan sistem yang benar, dipupuk dengan benar, dan dirawat dengan benar. Bukan dibiarkan tumbuh apa adanya seperti pohon buah milik perorangan yang ada di pekarangan-pekarangan. Kelengkeng itoh, misalnya, satu pohon bisa menghasilkan 150 kg. Buahnya kesat, kadar manisnya mencapai 22, dan tidak mudah berubah coklat.

Salah satu bentuk perawatan yang diperlukan adalah memperbaiki sistem pengairannya. Terutama untuk musim kemarau. Pratomo selalu membuat kolam di puncak bukit. Kolam itu dilapisi membrane. Di musim hujan, kolam seluas 40 x 60 meter tersebut menampung air hujan.

Air itulah yang dialirkan melalui pipa-pipa kecil ke pohon-pohon di sekitarnya tanpa biaya pompa karena kolamnya berada di lokasi paling tinggi. Setiap kolam bisa mengairi 20 hektar tanaman buah tropik selama musim kemarau.

Pekan lalu IPB mengadakan acara besar untuk menandai dimulainya gerakan menanam buah tropik dengan sistem korporasi ini. Di situ diadakan pameran buah tropik yang menyajikan penemuan-penemuan varitas baru.

BUMN akan menangkap semua pemikiran dan penemuan yang ditelorkan oleh IPB itu. Revolusi oranye bisa dimulai oleh IPB. Setelah PTPN VIII dan PTPN XII, yang lain pun termasuk yang di Sumut dan Jateng akan segera mengikutinya.

Indonesia adalah negara tropis yang sangat besar. Harus menjadi penghasil buah tropik yang terbesar pula. Dalam waktu yang tidak terlalu lama.(*)

Dahlan Iskan
Menteri BUMN

Ernie Djohan angkat telepon. “Saya harus hadir,” ujarnya kepada General Manager Pelabuhan Teluk Bayur, Padang, Dalsaf Usman begitu mendengar pelabuhan itu akan mengadakan perhelatan besar: peresmian pelabuhan peti kemas, pekan lalu. “Saya itu “pemilik” Teluk Bayur. Masak gak diundang?” gurau penyanyi yang lahir pada 1951 tersebut.

Dalsaf tidak hanya mengundang penyanyi Teluk Bayar itu, bahkan juga memintanya untuk menandai peresmian tersebut dengan cara mencelupkan dua telapak tangannya ke adonan semen sebagai prasasti. “Waktu Teluk Bayur saya nyanyikan, sama sekali tidak disangka kalau lagu itu akan top. Apalagi bisa membuat saya menjadi penyanyi Indonesia pertama yang memperoleh piringan emas,” kata Ernie di atas panggung.

Saya juga tidak menyangka bahwa Pelabuhan Teluk Bayur bisa dimodernisasikan seperti sekarang ini. Di masa lalu pelabuhan ini terkenal dengan pelayanannya yang buruk. Kapal harus antre dua minggu. Apalagi waktu kawasan itu terkena gempa. Kapal-kapal barang kalah total dengan kapal yang membawa bantuan darurat.

Padahal, gempanya beberapa kali. Peralatan PLTU baru yang sangat besar (2 x 100 MW) di Teluk Sirih, sekitar satu jam dari Teluk Bayur, misalnya, pernah tertahan berbulan-bulan karena kapalnya tidak bisa merapat di Teluk Bayur.

Banyak yang berpendapat bahwa Teluk Bayur baru bisa baik kalau dilakukan investasi triliunan rupiah. Tidak bisa kalau tidak dibangun dermaga yang baru. Tapi R.J. Lino, Dirut Indonesia Port Corporation (IPC) -nama baru PT Pelindo II (Persero)- yang membawahkan Teluk Bayur, berpendapat lain. Dia yakin Teluk Bayur bisa teratasi secara total kalau modernisasi peralatan dan manajemen dilakukan. Waktunya juga bisa lebih cepat karena dua hal: tidak perlu membangun dermaga baru dan tidak perlu antre anggaran APBN. IPC bisa mengusahakan dana sendiri sekitar Rp 800 miliar.

Tahun ini semuanya selesai. Gubernur Sumbar Prof Dr Irwan Prayitno, yang sejak awal mendesak BUMN untuk mengatasi Teluk Bayur, meresmikan modernisasi itu. Saya bersama Ernie Djohan, tokoh Sumbar Azwar Anas, R.J. Lino, dan empat operator crane pelabuhan mendampinginya.

Perubahannya memang drastis. Kini kapal sama sekali tidak perlu antre untuk masuk Teluk Bayur. “Zero waiting time,” ujar Lino. Kapan saja kapal datang langsung bisa merapat. Inilah contoh penyelesaian masalah besar dengan biaya yang tidak terlalu besar: modernisasi manajemen dan peralatan. Semula banyak pengusaha yang meragukan.

Hari itu saya ajak tiga pengusaha dari Jakarta untuk membuktikannya. Begitu melihat peresmian tersebut, mereka langsung memutuskan: ekspor cangkang sawit ke Eropa langsung dari Teluk Bayur.

Begitulah. Kalau berita gembira ini diketahui para pengusaha, mereka akan mengirim kapal ke Teluk Bayur tanpa ketakutan kapalnya didenda karena terlalu lama menunggu. Arus barang dari dan ke Sumbar akan meningkat drastis. Ekonomi akan tumbuh lebih cepat.

Selama ini peran pantai barat Sumatera memang meredup. Kian digeser oleh pantai timur seperti Riau. Ekonomi pantai barat Sumatera terus digeser pantai timur. Kini pantai barat bisa kembali bergairah.

Apalagi, Pelabuhan Pulau Baai, Bengkulu, juga sedang dibenahi habis-habisan. Sudah bertahun-tahun pelabuhan itu praktis mati. Hanya tongkang dan kapal kecil yang bisa masuk. “Pintu masuk” ke pelabuhan itu tertutup pasir. Perdebatan terlalu lama untuk mengatasinya: dikeruk atau dibuatkan breakwater. Tepatnya breaksand. Pola ombak di situ memang mengakibatkan pasir akan selalu datang ke “pintu masuk” Pelabuhan Pulau Baai.

Lino, yang juga membawahkan Pulau Baai, bukan tipe orang yang banyak omong dan banyak mikir. Dia tipe orang yang langsung berbuat. Dia keruk “pintu masuk” itu. Toh, hanya selebar 300 meter dengan panjang sekitar 2 km. Pasir hasil kerukannya pun bisa dia manfaatkan untuk urukan bagian-bagian rawa di kawasan pelabuhan. Sekaligus menyiapkan lahan yang luas untuk penataan kawasan pelabuhan itu.

Lino juga membangun pelabuhan curah yang baru yang bisa mencapai kedalaman 14 meter. Berarti awal tahun depan kapal-kapal besar sudah bisa masuk Bengkulu. Kalau pelabuhan baru itu selesai akhir tahun ini, giliran pelabuhan lamanya diperbarui sistem dan peralatannya. Kini pun dengan pengerukan “pintu masuknya” yang sudah selesai, perusahaan pelayaran seperti Meratus sudah berani membawa kontainer ke Bengkulu. Saya langsung menelepon pemilik Meratus untuk mengucapkan terima kasih atas kepeloporannya menghidupkan Pelabuhan Pulau Baai, Bengkulu.

Pulau Baai sangat potensial dikembangkan. Pelabuhan ini seperti dikelilingi “cincin” daratan yang berfungsi sebagai penahan ombak dari segala sisi. Kalau salah satu bagian dari “cincin” itu tidak dikeruk, rasanya cincin tersebut akan terbentuk dengan sempurna sehingga pelabuhan itu hanya akan jadi sebuah danau besar yang terkurung.

Dengan posisi pelabuhan seperti itu, Pulau Baai menjadi pelabuhan yang amat tenang. Kapal bisa bongkar muat kapan saja, di musim apa saja. Ini yang akan membuat pelabuhan tersebut memiliki keunggulan. Kelemahannya itu tadi, “pintu masuk”-nya harus selalu dikeruk. Sampai kelak ditemukan cara lain yang lebih permanen.

Maka, di samping Teluk Bayur, Pelabuhan Pulau Baai ikut memperkuat ekonomi pantai barat Sumatera. Mobil-mobil untuk Bengkulu yang selama ini dikirim melalui darat dan ikut memadati penyeberangan Merak-Bakauheni kini sudah bisa dikirim langsung melalui Pulau Baai.  Batu bara dan minyak sawit dari sekitar Bengkulu juga sudah bisa keluar dari Pulau Baai. Tahun depan, dengan selesainya pelabuhan besar, Pulau Baai akan sangat ramai.

“Sekarang saja sudah kelihatan hidup. Sudah banyak kapal yang bersandar di sini,” ujar Gubernur Bengkulu Junaidi Hamsyah yang mendampingi saya naik kapal melihat wilayah “pintu masuk” yang baru selesai dikeruk itu.

Akankah pantai barat Sumatera akan memasuki era baru lagi setelah lama ditinggalkan pantai timur? Insya Allah begitu. Di sisi bawah ada Pulau Baai. Di tengah ada Teluk Bayur. Tinggal sisi atas yang masih harus menunggu pembenahan di Sibolga dan Meulaboh.

Zaman dulu, pantai barat Sumatera adalah urat nadi utama. Lalu digeser pantai timur seiring dengan kian terbukanya Selat Malaka. Juga kian majunya ekonomi pantai timur setelah ekonomi kelapa sawit mendominasi. Ke depan, ketika ukuran kapal kian besar dan Selat Malaka kian rawan, bisa jadi pantai barat Sumatera kembali memegang peran utamanya. (*)

Dahlan Iskan
Menteri BUMN

Baru kali ini saya mengalami kesulitan untuk memilih orang: siapa yang akan menjadi direktur utama (Dirut) PT Aneka Tambang (Persero) Tbk menggantikan Alwinsyah Lubis, yang karena sudah dua periode tidak bisa diangkat lagi. Itulah ketentuan yang berlaku di UU BUMN.

Biasanya dua minggu sebelum RUPS sudah bisa tergambar siapa yang akan jadi Dirut sebuah perusahaan BUMN. Tapi, dalam kasus PT Antam (Aneka Tambang), sampai malam menjelang RUPS belum bisa saya putuskan. Bahkan sampai pagi harinya, ketika RUPS tinggal empat jam lagi, saya belum juga bisa memutuskan.

Penyebabnya sederhana: ada dua orang calon yang benar-benar sama hebatnya: Tato Miraza dan Winardi. Keduanya sama-sama orang dalam. Sama-sama sudah duduk sebagai direktur di Antam. Prestasinya juga sama-sama menonjol.

Integritasnya juga sama baiknya. Keduanya juga belum berumur 50 tahun. Dan keduanya juga sama-sama lulusan ITB dari fakultas yang sama: teknik metalurgi.

Akhirnya saya menyerahkan kepada Deputi Menteri BUMN Bidang Usaha Industri Primer Muhammad Zamkhani untuk memilih salah satu. Saya akan menyetujui siapa pun di antara keduanya yang dipilih Zamkhani. Tapi, Zamkhani juga “menyerah”.

Saat saya harus mulai senam pagi di Monas Senin lalu, pikiran saya terbelah ke persoalan itu. Akhirnya, di tengah-tengah senam, pukul 05.45 saya telepon Pak Zamkhani. Saya minta kedua kandidat menemui saya pukul 07.00, atau hanya dua jam sebelum RUPS.

“Anda berdua ini kok begitu hebat-hebat, sampai saya bingung memilih siapa di antara Anda,” kata saya kepada mereka. “Kalian berdua ini benar-benar seimbang. Bagaimana kalau diundi saja?” tanya saya. Keduanya tertawa. “Ini ada koin di kantong saya,” tambah saya.

Lantas saya kemukakan misi Antam ke depan. Juga apa yang sudah mereka lakukan selama ini dan harus dilakukan nanti. “Atau kalian suit saja,” tambah saya. “Bapak saja yang pilih,” ujar Tato. “Betul. Kami ikut saja,” sahut Winardi.

Lalu saya jawab, “Saya khawatir, kalau saya yang memilih, salah satu dari kalian akan kecewa,” kata saya.”Tidak, Pak. Semua ini demi perusahaan,” ujar Tato. “Kami sudah sepakat saling mendukung,” ucap Winardi.

Saya pun lega. Saya sempat khawatir, kalau Tato yang terpilih, Winardi akan keluar dari Antam. Begitu juga sebaliknya. Dua orang yang sama hebat memang tidak baik berada dalam satu tim. Tapi, kalau salah satunya harus meninggalkan Antam, BUMN akan sangat kehilangan. Padahal, Antam baru kehilangan satu kader terbaiknya: seorang manajer keuangan yang rencananya dijadikan direktur keuangan, baik oleh Winardi maupun oleh Tato. Manajer itu keburu diambil Pak Jokowi untuk menjadi direktur di perusahaan MRT milik Pemprov DKI.

Dua orang calon Dirut Antam tersebut akhirnya sepakat, siapa pun yang akan terpilih sebagai Dirut, yang tidak terpilih bakal jadi Dirut salah satu anak perusahaan. Biarpun anak, anak perusahaan Antam itu ukurannya segajah bengkak: puluhan triliun bisnisnya. Maklum, usaha tambang itu sangat padat modal.

Apalagi, PT Antam lagi mengembangkan usaha melalui anak perusahaannya yang gajah-gajah: nikel di Buli (Halmahera) yang nilai investasinya sekitar Rp 15 triliun dan aluminium di Kalbar dengan investasi sekitar Rp 5 triliun. Yang di Kalbar, yang akan menghasilkan chemical grade alumina, sudah akan uji produksi akhir tahun ini.

Ke depan masih satu lagi yang harus dibangun di Kalbar, yakni pabrik smelter grade alumina yang dikhususkan untuk menyediakan bahan baku bagi PT Inalum di Asahan, Sumatera Utara. Akhir tahun ini PT Inalum sudah akan jadi BUMN.

Dengan gambaran seperti itu, siapa pun yang akan jadi Dirut Antam menjadi lebih plong. Maka, saat keduanya pamit meninggalkan ruangan saya untuk menuju tempat RUPS, saya pun merenung sejenak: siapa yang akan ditetapkan sebagai
Dirut Antam dalam RUPS satu jam lagi? Pak Zamkhani sudah menyiapkan dokumen untuk keduanya. Siapa pun yang dipilih, dokumennya tinggal ditandatangani. Jadilah Tato Miraza terpilih sebagai Dirut. Dia tiga tahun lebih muda daripada Winardi.

Ke depan perjuangan Antam memang tidak ringan. Harga komoditas tambang yang fluktuatif sangat mendebarkan. Terutama nikel. Untung tiga tambang emasnya sangat baik.

Direksi baru Antam juga punya pekerjaan yang berat menyangkut pengamanan lahan-lahan tambang yang diserobot berbagai pihak. Termasuk oleh elite politik lokal untuk diberikan izinnya ke perusahaan-perusahaan antah-berantah. Ini memerlukan kerja lapangan yang gigih.

Bukan hanya Antam yang mengidap persoalan penjarahan lahan tambang seperti itu. PT Timah (Persero) Tbk, BUMN yang beroperasi di Bangka Belitung itu, lebih “meminjam lagu capres Rhoma Irama” TER LA LU. PT Timah yang secara resmi memiliki lahan tambang 520.000 ha (darat dan laut) hanya bisa mengekspor sebanyak 28.000 ton tahun lalu. Sedangkan perusahaan-perusahaan lain yang sama sekali tidak punya lahan tambang bisa mengekspor 70.000 ton.

Begitu gemasnya direksi baru PT Timah itu, sampai-sampai Dirutnya, Sukrisno, memelihara kumis lebih tebal saat ini dengan jenggot yang tidak serapi waktu masih jadi Dirut PT Bukit Asam dulu. Tato Miraza, Dirut PT Antam (Persero) Tbk yang baru, saya lihat tidak berkumis. Entah tahun depan! (*)

Dahlan Iskan
Menteri BUMN

Sudah dimulai: penanaman porang secara masal untuk meningkatkan penghasilan petani di sekitar hutan jati. Lokasinya di Mrico Kecut, kawasan hutan yang terletak antara kota Blora dan Cepu.

Sabtu pagi lalu, lebih 1.000 orang berkumpul di tengah hutan jati tersebut. Mereka terdiri dari 120 kelompok, masing-masing kelompok beranggotakan 10 orang. Ketua kelompoknya adalah karyawan Perhutani yang sudah dididik bagaimana menanam porang yang benar.

Perum Perhutani, BUMN yang mengelola hutan jati di seluruh Jawa dan Madura, memang memiliki program untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk di sekitar hutan. Terutama untuk memanfaatkan tanah di sela-sela pohon jati.

Berbagai tanaman sudah dicoba: jagung, empon-empon, ketela, jarak, dan banyak lagi. Tapi hasilnya sangat minim. Para petani tetap melakukan itu mengingat sesedikit apa pun hasilnya tetap lebih baik daripada tidak ada sama sekali.

Setahun terakhir ini direksi Perhutani terus mengevaluasi tanaman apa yang sebenarnya paling cocok untuk petani di sekitar hutan jati. Empon-empon (temulawak, kunyit, kunyit putih, jahe) sebenarnya tumbuh dengan sangat baik. Misalnya di hutan jati dekat Randublatung.

Sabtu siang itu saya diagendakan melakukan panen empon-empon tersebut. Hasilnya sangat baik. Tapi harga empon-empon tidak terlalu menjanjikan. Pasarnya pun terbatas. Proses pasca panennya pun tidak mudah. Terutama proses pengeringannya yang harus standar. Ini karena empon-empon tersebut akan dipergunakan untuk jamu.

Seorang petani yang selama ini menanam jagung juga senasib. “Satu hektar paling besar bisa menghasilkan jagung senilai Rp 500.000,” katanya di acara temu petani tersebut.

Tanaman jarak, seperti yang dilakukan di Purwodadi, lebih kecil lagi: hanya Rp 150.000 per hektar. Bahwa mereka tetap menanam komoditi-komoditi tersebut hanyalah karena daripada tidak ada penghasilan sama sekali.

Mengingat luasnya hutan jati milik Perhutani, tetap saja harus ditemukan cara terbaik untuk memanfaatkannya. Daripada di sela-sela pohon jati itu hanya ditumbuhi rumput liar. Di Kabupaten Blora sendiri, seperti dikemukakan Bupati Blora saat itu, hampir separo (49%) wilayah kabupaten itu adalah hutan jati Perhutani.

Setelah setahun diskusi dan evaluasi dilakukan, jatuhlah kesimpulan: tanaman porang adalah tanaman yang paling tinggi nilai ekonominya. Satu hektar bisa menghasilkan Rp 30 juta per tahun. Ini berdasarkan pengalaman para petani porang di hutan jati Nganjuk, Jatim. Padahal satu petani bisa saja menanam porang sampai tiga hektar.

Bahkan di Nganjuk itu, petani porangnya sudah menjadi juragan kecil-kecilan: mempekerjakan buruh panen dari wilayah lain. Ini karena kian lama hasil porangnya kian banyak dan petani tidak sanggup lagi memanennya sendiri.

Masalahnya: untuk penanaman pertama, hasilnya baru bisa dipanen dua tahun kemudian. Selama menunggu dua tahun itulah yang perlu dipikirkan petani dapat hasil dari mana. Sedang tanaman jagung bisa panen dalam waktu empat bulan.

Tim Perhutani, seperti dikemukakan Dirutnya, Bambang Sukmananto, akhirnya menemukan cara ini: bagi hasil. Petani, seperti di hutan Mrico Kecut tadi, melakukan penanam terus-menerus setiap hari. Mereka akan dibayar sesuai dengan luasan tanaman yang mereka kerjakan.

Kian rajin mereka menanam kian besar bayarannya. Tiap bulan, petani akan mendapat bayaran sekitar Rp 700.000. Bisa lebih besar kalau rajin dan bisa turun kalau malas. Selama dua tahun menunggu, mereka hidup dari bayaran tersebut. Saat panen tiba, mereka mendapat bagian separo dari hasil porangnya.

Porang (sejenis umbi-umbian suweg) relatif mudah penanganannya. Tidak banyak hama dan tidak perlu perawatan yang berat. Cukup hanya membersihkan rumputnya. Bayaran Rp 700.000 per bulan itu memang kecil, tapi jam kerja mereka juga tidak panjang. Mereka bekerja hanya empat jam sehari. Sisa jam kerjanya bisa tetap untuk mencari penghasilan lainnya.

Perhutani juga akan mendirikan pabrik porang di Blora. Tahun depan pabrik itu mulai dikerjakan, sehingga di tahun 2015, saat panen porang pertama dilakukan pabriknya sudah berdiri. Bupati Blora sangat bersuka cita. Inilah industri pertama yang akan berdiri sepanjang sejarah Kabupaten Blora modern.

Bagi Perhutani mendirikan pabrik porang tidak lagi sulit. Perhutani sudah mulai berpengalaman. Sudah setahun ini memiliki pabrik tepung porang kecil-kecilan di Pare, Kediri. Kapasitasnya memang baru 500 ton per hari tapi hasil usahanya sangat baik. Tepung porangnya memenuhi standar internasional. Pembelinya sampai antre. Terutama dari Tiongkok dan Jepang. Tepung porang memang menjadi bahan baku kue, kosmetik, dan obat-obatan. Praktis, pasar tepung porang tidak terbatas.

Karena baru ada satu pabrik tepung porang, maka pasar luar negeri tidak sabar. Seorang pengusaha dari Malaysia dan beberapa pedagang dari Tiongkok terus datang ke Indonesia: ingin investasi di porang. Saya sudah minta kepada Perhutani untuk tidak membuka pintu dulu. Masih terlalu banyak petani kita yang perlu ditolong.

Mesin-mesinnya pun bisa dibuat di dalam negeri. Seperti mesin yang di Pare itu buatan Sidoarjo, Jatim. “Sudah setahun ini tidak pernah rewel,” ujar Pak Kasim pimpinan pabrik porang di Pare itu.

Bahkan Kasim bisa mengoperasikan pabriknya setahun penuh tanpa berhenti. Padahal, menurut perencanaannya dulu, pabrik itu akan mirip pabrik gula: hanya bekerja enam bulan setahun.

Memanfaatkan sela-sela tanaman jati di hutan yang berjuta-juta hektar luasnya itu akan terus menjadi fokus Perhutani. Bahkan, bisa jadi, hasil tanaman selanya ini bisa lebih besar dari hasil hutan jatinya. Ini mengingat jati baru bisa dipanen setelah 20 atau 30 tahun. Saya bertekad kabupaten Blora yang miskin bisa menjadi penghasil porang terbesar di dunia.

Ini akan melengkapi identitas Blora yang selama ini lebih dikenal sebagai tempat kelahiran tokoh-tokoh besar seperti Pramoedya Ananta Toer, Benny Murdani, dan tentu wartawan pertama Indonesia: sang pemula, Adisuryo!

Dahlan Iskan
Menteri BUMN

Sudah pasti kita tidak akan bisa swasembada daging di tahun 2014. Persoalan masih begitu banyak. Bahkan roadmap menuju sana pun ternyata salah. Baiknya kita susun roadmap yang baru yang lebih realistis, tidak ABS dan tidak asbun.

Bagaimana dengan gula? Idem dito. Tidak mungkinlah tahun depan swasembada gula. Tidak ada tanda-tanda sirotol mustaqim menuju ke sana. Saya belum pernah tahu adakah roadmap itu. Pernahkah disusun, dibahas, diusulkan, dan kemudian disepakati. Mungkin saja ada, hanya saya yang tidak mengikuti pembahasannya. Saya kan baru 1,5 tahun berada di kabinet.

Tapi dari pengalaman 1,5 tahun menggeluti pabrik gula BUMN, saya berkesimpulan tidak mungkin swasembada gula bisa dicapai tahun depan. Tidak ada logikanya. Tidak ada tanda-tandanya.

Kebutuhan gula kita 5,7 juta ton setahun. BUMN dengan 52 pabrik gulanya memproduksi 1,6 juta ton tahun lalu. Itu sudah naik drastis dibanding tahun-tahun sebelumnya. Kenaikan itu diperoleh dengan kerja keras di segala lini. Tahun ini kerja keras itu ditingkatkan lagi. Tapi maksimal hanya akan meningkat sampai 1,9 juta ton.

Pabrik-pabrik gula swasta memproduksi satu juta ton. Dengan demikian BUMN dan swasta hanya mampu menyediakan gula maksimum 2,9 juta ton. Jelas masih ada kekurangan tiga juta ton. Itulah yang harus diimpor. Baik dalam bentuk gula pasir/cair untuk industri makanan/minuman maupun dalam bentuk raw sugar.

Pernah ada semacam roadmap lama: perusahaan-perusahaan yang diberi izin impor raw sugar harus membangun pabrik gula. Impor itu dimaksudkan untuk sementara. Keuntungan impor raw sugar bisa untuk modal membangun pabrik gula baru. Dengan demikian kekurangan gula teratasi, harganya terkendali, inflasi tidak melonjak, dan modal untuk bikin pabrik gula baru bisa didapat.

Tapi semua itu hanya di atas kertas. Kenikmatan impor “raw sugar” ternyata telah memabukkan siapa saja. Orang mabuk bisa lupa jalan menuju pulang, apalagi jalan menuju swasembada. Dua tahun telah lewat. Tiga tahun berlalu. Empat tahun tidak ada kabar. Lima tahun sunyi. Enam tahun lupa.

Pernah pula ada ide revitalisasi pabrik gula BUMN. Begitu gencarnya ide itu sampai-sampai diyakini itulah obat kuat satu-satunya. Memang pabrik-pabrik gula BUMN sudah pada tua. “Otot-ototnya sudah kendor dan syahwatnya melemah”. Tidak ada jalan lain kecuali mesin-mesinnya diganti dengan baru, besar, dan modern.

Saya percaya revitalisasi sangat penting. Saya percaya mengganti mesin-mesin lama dengan yang baru mampu menaikkan produksi. Tapi saya tidak percaya bahwa itu satu-satunya obat kuat. Saya lebih percaya pada pembenahan manajemennya, perbaikan sistem sumber daya manusianya, dan terutama moralitasnya.

Naiknya produksi gula tahun lalu sepenuhnya bukan karena ada mesin-mesin baru. Tapi karena manusia-manusia pabrik gulanya berubah total: sistemnya dan perilakunya. Dengan “manusia baru” di pabrik gula terbukti beberapa pabrik gula BUMN di Jawa sudah berhasil mengalahkan produktivitas pabrik gula swasta.

Pabrik Gula Pesantren Baru di Kediri milik PTPN X dan Pabrik Gula Krebet Baru di Malang milik PT RNI tahun lalu mulai bisa mengalahkan swasta. Padahal di dua pabrik gula itu tidak dilakukan revitalisasi mesin-mesinnya. Tidak ada mesin baru di situ.

Saya sangat yakin, tanpa mengubah manusianya, mesin-mesin baru pun akan cepat tua.

Tahun ini, seluruh manajemen pabrik gula BUMN bertekad bikin rekor yang baru lagi. Tidak hanya produktivitas tapi juga performa fisik pabriknya. “Widyawati” di umurnya saat ini, masih begitu cantiknya. Saya juga minta pabrik-pabrik gula BUMN bisa ikut jejak Widyawati.

Bulan depan saya akan kembali melakukan safari ke pabrik-pabrik gula itu. Ingin melihat persiapan musim giling tahun ini yang akan dimulai akhir Mei atau awal Juni. Kalau perlu saya akan minta mbak “Widyawati” untuk ikut menyemangati bahwa usia boleh tua tapi penampilan harus tetap muda!

Saya berkesimpulan, revitalisasi memang perlu, tapi belum sekarang. Kalau dana memang ada lebih baik untuk membangun pabrik baru. Dalam lima tahun ke depan, kita harus menambah pabrik baru untuk tiga juta ton. Berarti diperlukan membangun pabrik baru sebanyak sepuluh pabrik. Yang semuanya harus berukuran raksasa.

BUMN dan swasta berkumpul. Kita petakan di mana saja sepuluh pabrik itu harus dibangun. Jelas tidak bisa lagi di Jawa. Kecuali satu pabrik gula baru yang dibangun PTPN XII di Glenmore, Banyuwangi. Tahun ini pabrik itu sudah akan mulai dibangun.

Tidak mungkin membangun pabrik gula baru di Jawa karena kita berkepentingan swasembada beras. Insyaallah tahun ini. Kita juga tidak mungkin bikin pabrik gula baru di Kalimantan. Terbukti tidak cocok. Pabrik gula baru di Pelaihari, Kalsel, kini jadi onggokan besi tua.

Kelihatannya tinggal Lampung, Sultra, pulau Buru, Sumba Barat/Barat Daya dan pulau Seram yang masih mungkin. Kita akan bicara dengan swasta: seberapa besar kemampuan swasta untuk ekspansi. Baru sisanya BUMN. Kita bagi tugas dengan dukungan aturan pemerintah yang lebih tegas dan lebih jelas.

“Tanpa semua itu lebih baik kita jangan bicara swasembada. Lebih baik kita bicara mengapa Mbah Subur tidak memiliki tubuh yang subur.” (*)

Dahlan Iskan
Menteri BUMN

Telah lahir: Panja Ketenagakerjaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Komisi IX DPR RI. Itulah kesimpulan rapat kerja Komisi IX DPR dengan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Menteri BUMN tanggal 10 April lalu.

Saya senang dengan lahirnya Panja itu. Dengan Panja pembahasan masalah ketenagakerjaan di BUMN akan sangat mendalam.

Panja tentu akan mendengarkan banyak pihak yang pantas didengar: tokoh-tokoh serikat pekerja, manajemen BUMN yang rugi, BUMN kecil, BUMN besar, BUMN yang mempraktikkan sistem ketenagakerjaan yang baik dan yang kurang baik, dan banyak pihak lagi.

DPR, khususnya Komisi IX, tentu lembaga yang sangat kritis yang bisa menyerap berbagai realitas di lapangan. Baik realitas tenaga kerja yang harus kian sejahtera maupun realitas perusahaan yang harus dijaga pertumbuhan dan sustainabilitasnya.

Saya sendiri menyesal sempat terlalu lama jadi “buron” Komisi IX. Ternyata komisi ini sangat dinamis. Anggota-anggotanya mengesankan. Banyak dokternya (saya lupa Komisi IX adalah komisi yang juga mengurus kesehatan), intelektualnya, dan begitu banyak wanitanya: cantik-cantik dan cerdas-cerdas.

Ada wakil ketua, Nova Riyanti Yusuf yang dokter ahli kesehatan jiwa, ada Karolin Margret Natasa yang juga dokter, ada Chusnunia Chalim yang ustadzah, dan banyak lagi. Dan jangan lupa ketuanya sendiri: Ribka Tjiptaning yang juga dokter. Bahkan ada dokter Dinajani Mahdi yang bergelar profesor, doktor, dan enam gelar mentereng lainnya.

Tentu, saya tahu apa yang harus dibahas hari itu: outsourcing atau alih daya. Ketika saya menjadi Dirut PLN saya kaget: begitu banyak karyawan outsourcing-nya. Ke mana-mana, ke seluruh Indonesia, saya bertemu dan bergaul dengan mereka.

Saya tahu apa yang mereka alami: gaji jauh lebih kecil (dibanding karyawan tetap), tidak jelas berapa lama akan bekerja di situ (karena bisa saja tahun berikutnya kontraknya tidak diperpanjang), dan yang paling utama mereka merasa diperlakukan tidak adil: mereka merasa bekerja lebih keras dari karyawan tetap tapi gajinya jauh lebih kecil.

Tahun pertama di PLN, saya sudah langsung bisa merumuskan tiga hal strategis itu. Saya merencanakan untuk dicarikan jalan keluar di tahun ketiga masa jabatan saya. Tahun pertama saya harus memprioritaskan program mengatasi krisis listrik di seluruh Indonesia.

Tahun kedua saya harus mengatasi daftar tunggu yang jumlahnya jutaan. Sampai-sampai harus dua kali melakukan program “sehari satu juta sambungan”. Itu sekaligus mengatasi problem percaloan yang sudah mendarah-daging. Tahun ketiga, rencana saya, menyelesaikan outsourcing dan melahirkan mobil listrik.

Tidak disangka-sangka saya harus meninggalkan PLN sebelum genap dua tahun menjabat dirut. Saya harus menjadi menteri, meski sudah berusaha untuk bisa tetap di PLN setahun lagi.

Waktu itu saya ingin ada perbaikan sistem tender untuk perusahaan alih daya. Jangan mempertandingkan harga murah tapi kualitas pekerjaan. Bahkan gaji minimal sudah harus dipersyaratkan dalam dokumen tender.

Saya juga selalu mengajak karyawan tetap untuk bekerja lebih keras. “Jangan sampai teman-teman outsourcing mengatakan karyawan tetap itu gajinya besar tapi tidak mau kerja keras,” kata saya.

Kini dengan dibentuknya Panja Ketenagakerjaan BUMN oleh Komisi IX, soal-soal itu akan bisa didalami lebih komprehensif. Sistem ketenagakerjaan di BUMN memang tidak seragam. Tergantung masing-masing BUMN. Apalagi BUMN itu memang aneka-ria: bidang usahanya sangat luas. Industri bajanya tidak bisa disamakan dengan industri perbankan, penerbangan, perkebunan, dan seterusnya. Masing-masing mempunyai karakteristiknya sendiri.

Sambil menunggu hasil Panja Ketenagakerjaan Komisi IX DPR, semua BUMN harus menyiapkan perubahan-perubahan yang mungkin harus terjadi. Tentu tidak tahun ini karena sistem anggarannya sudah tidak memungkinkan direvisi. Lebih baik dan lebih siap kalau disiapkan untuk dimulai tahun depan.

Semua persoalan, semua pengalaman dan semua pemikiran harus disiapkan untuk kelancaran kerja Panja Komisi IX. Inilah tahun kerja keras para direktur SDM di masing-masing BUMN. Kalau perlu kurangi sedikit fasilitas direksi untuk yang satu ini.

Tapi saya juga bisa membayangkan sulitnya BUMN-BUMN kecil yang masih serba sulit. Jangankan memikirkan itu, karyawan tetapnya sendiri saja masih jauh dari sejahtera. Bahkan ada BUMN yang baru tahun lalu bisa membayar karyawan tetapnya dengan gaji tetap.

Itulah realitas perusahaan: yang besar sulit dengan kebesarannya, yang kecil sulit dengan kekecilannya, dan yang sulit kian sulit dengan kesulitannya. Paling enak adalah orang yang bisa menikmati segala kesulitan itu. (*)

Dahlan Iskan
Menteri  BUMN

”Lapor Pak, hari ini tadi panen pertama.”

”Lho, kok cepat?” jawab saya.

”Kan sudah 102 hari,” jawab Dirut PT Sang Hyang Seri (Persero) Dr Upik Rosalina Wasrin.

”Kok saya tidak diundang?” tanya saya lagi.

”Kan baru coba-coba. Tidak sampai lima hektare,” jawab Upik lagi.

”Biarpun hanya lima hektare, kan bersejarah,” kata saya.

”Sebentar lagi kan panen yang lebih luas,” jawab alumnus IPB dan Universitas Paul Sabatier, Toulouse, Prancis, itu.

”Hasilnya berapa ton per hektare?” tanya saya lagi.

”5,25 ton, Pak,” jawabnya.

Begitulah. Sawah baru yang dibuka BUMN di Ketapang, Kalbar, sudah mulai panen. Sekarang pun tiap hari masih panen. Di sawah baru itu tiap hari memang dilakukan penanaman padi sehingga hampir tiap hari juga bisa panen.

Panen pertama ini adalah hasil penanaman yang dilakukan ramai-ramai oleh para direksi BUMN yang secara bersama-sama bertekad all-out membantu peningkatan produksi beras nasional.

Kini, di Ketapang, rata-rata setiap hari dilakukan penanaman padi 15 ha. Sampai minggu ini sudah lebih 500 ha sawah baru tercipta di sana. Sampai akhir Juni nanti sudah harus 1.000 ha. Begitulah terus-menerus dilakukan hingga akhirnya nanti mencapai 100.000 ha.

Banyak sekali suka-duka menciptakan sawah baru di Ketapang ini. Sejak awal, berbagai kesulitan itu memang sudah dibayangkan. Bahkan, Dirut PT SHS saat itu, Kaharuddin, menyatakan produksi pertama sawah baru itu nanti maksimal hanya 4 ton. Memang begitulah teorinya. Maka, ketika hasil panen pertama itu mencapai 5,25 ton, sawah baru ini memberikan hope yang baik.

Panen pertama itu pun dilakukan lima hari lebih cepat daripada seharusnya. Ada gelagat hama ulat grayak akan menyerang. Daripada dipanen ulat, pimpinan SHS di Ketapang, Kusmiyanto, memutuskan segera memanennya. ”Waktu itu berminggu-minggu tidak ada hujan. Sawah mengering. Sungai di dekat situ lagi surut. Maka, muncullah ulat grayak,” ujar Kusmiyanto.

Munculnya hama ulat grayak memang sudah diperkirakan. Lahan yang selama ini dibiarkan tidak ditanami pasti dihuni berbagai renik beserta telurnya. Ketika dibuat sawah, pada dasarnya telur-telur itu masih ada di situ. Hanya, tidak bisa menetas karena tergenang air.

”Begitu berhari-hari tidak ada air, menetaslah,” ujar Kusmiyanto yang alumni Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya Malang itu.

Pengalaman baru yang terbesar dari ”universitas sawah baru” ini adalah dalam menata air. Bulan pertama pembukaan sawah baru seperti tidak ada persoalan. Pembukaan lahannya, pengolahan tanahnya, penanamannya, lancar-lancar saja. Maklum, waktu itu musim hujan.

Begitu tidak ada lagi hujan, ketahuanlah berbagai macam kekurangannya. Tata air untuk perencanaan 500 ha tentu beda dengan untuk perencanaan ribuan hektare. Di sinilah diskusi, solusi, dan action terus dilakukan.

Dari pengalaman bulan pertama dan kedua itulah penyempurnaan dilakukan. Hasilnya terlihat dari kian cepatnya pertambahan pencetakan sawah baru. Bulan pertama, satu hari rata-rata hanya bisa mencetak 7 ha sawah baru. Sekarang pencetakan dengan alat-alat modern itu sudah bisa 15 ha per hari. Tiga bulan lagi direncanakan bisa 50 ha per hari.

Kian lama kian banyak pelajaran yang bisa diambil. Saya sudah minta kepada Kusmiyanto untuk mendokumentasikan semua persoalan yang muncul, jalannya diskusi, dan penyelesaian masalah yang diambil. Semua itu akan menjadi dokumen penting untuk program pencetakan sawah baru di masa depan.

Penerapan berbagai teknologi pun dicoba di Ketapang. Berbagai jenis benih ditanam, diamati, dan dilihat perkembangannya. Demikian juga berbagai macam pupuk. Termasuk pupuk dan benih dari PT Batantekno (Persero) hasil kerja sama dengan Batan dan BPPT. Benih padi Si Genuk yang diradiasi nuklir juga segera dicoba seluas 10 ha di Ketapang. Digabung dengan pupuk cair hasil kerja sama mereka.

Si Genuk sudah dicoba di lahan SHS di Sukamandi, Jawa Barat, dan siap panen minggu ini. Di sini nama benih itu bermutasi menjadi Si Denok. Lahannya bersebelahan dengan lahan benih Ciherang. Secara kasat mata sudah terlihat beda.

Saya melihat perbedaan itu saat meninjaunya. Waktu itu, padinya mulai agak menguning. ’’Yang Si Denok terlihat menggarehal,” ujar seorang staf PT SHS yang hanya bisa menggambarkannya dalam istilah Sunda.

Sawah baru di Ketapang itu direncanakan ditanami padi dua kali setahun. Setelah panen pertama itu, sawah tersebut akan ditanami padi lagi, tapi jenis gogo. Ini mengantisipasi kesulitan air di musim kemarau. Toh, hasilnya juga tidak banyak berbeda. Setelah gogo, barulah lahan akan ditanami jagung.

Sebenarnya, saya minta ditanami kedelai, sekalian untuk ikut mengatasi kekurangan kedelai, tapi tidak ada yang cukup pede melakukannya. Saya mengalah. Saya tahu kedelai memang jenis tanaman untuk iklim subtropis. Perlu persiapan khusus untuk ditanam di Ketapang.

Fokus pemikiran tim Ketapang saat ini masih bagaimana mencetak sawah baru yang sekalian harus bisa memecahkan segala hambatannya.

Sawah baru ini, kalau berhasil, akan memaksa PT SHS untuk berubah total. Sudah bertahun-tahun BUMN ini tidak memiliki landasan bisnis yang kuat. Bisnis utamanya menyediakan benih, tetapi kemampuan menyediakan benih sendiri tidak sampai 5 persen dari kebutuhan benih nasional.

Akibatnya, SHS harus bekerja sama dengan begitu banyak penangkar benih. Dengan segala permainannya. SHS tidak memiliki margin yang cukup untuk bisa mengembangkan dirinya menjadi tulang punggung penyedia benih unggul nasional. Bahkan, SHS terlibat pola gali lubang-tutup lubang yang lama-lama lebih dalam lubangnya daripada tutupnya.

Kini begitu banyak BUMN yang mendukung SHS menyukseskan pencetakan sawah baru itu. Bukan saja untuk kecukupan pangan nasional, tapi juga untuk masa depan SHS sendiri yang harus kukuh.

PT Pertani (Persero), BUMN bidang pertanian lainnya, juga tidak lebih kuat daripada SHS. Landasan bisnisnya juga rapuh. Gali lubang-tutup lubang, tumpang tindih pula.

Tahun ini PT Pertani baru mulai memiliki dasar bisnis yang nyata: spesialis di bidang pascapanen. Tidak akan tumpang-tindih dengan PT SHS dan Perum Bulog. Bahkan, ketiganya akan bisa bersinergi untuk secara tuntas membantu persoalan petani di segala lini.

Di hulu, BUMN membantu produksi beras melalui program ”yarnen”, bayar kalau sudah panen. Petani yang tidak memiliki kemampuan mengadakan benih unggul dan pupuk dibantu BUMN. Agar hasil panennya lebih besar. Bantuan itu dikembalikan saat panen. Tahun ini program yarnen, bagian dari Gerakan Peningkatan Produksi Pertanian Berbasis Korporasi (GP3K) BUMN, harus mencapai 2,6 juta hektare.

Di hilir, ada Bulog yang menampung seberapa besar pun hasil panen. Tahun lalu Bulog sudah membuktikan diri mampu mencapai prestasi terbaiknya. Tahun ini Dirut Bulog Soetarto Alimuso bertekad untuk lebih baik lagi.

Hulu-hilirnya sudah mulai bergerak. Tapi, tengah-tengahnya masih bolong. Penanganan gabahnnya masih belum mendapat perhatian. Bagaimana petani harus merontokkan gabah, mengeringkan, dan menggilingnya, masih belum ada BUMN yang menerjuninya.

PT Pertani lah yang akan menjadi spesialis di tengah-tengah ini. Caranya: mengadakan mesin-mesin pengering gabah. Syaratnya: mesin itu tidak boleh menggunakan bahan bakar minyak. Tahun ini PT Pertani membangun 100 pabrik pengering dengan bahan bakar sekam padi.

Selama ini, memang sudah banyak mesin pengering gabah di Bulog, tapi semuanya menggunakan solar. Mahalnya bukan main. Akhirnya tragis: nganggur semua! (*)

Dahlan Iskan
Menteri  BUMN

Hampir saja saya merasa bahagia yang berkepanjangan. Yakni, ketika mengetahui bahwa laba PT Pertamina (Persero) berhasil mencapai Rp 25 triliun.

Itulah laba terbesar dalam sejarah Pertamina. Juga laba terbesar di lingkungan BUMN. Bahkan, laba terbesar yang bisa dicapai sebuah perusahaan apa pun di Indonesia sepanjang 2012.

Saya pun minta agar Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan mengumumkannya. Agar capaian yang hebat itu bisa membuat masyarakat bangga pada Pertamina. Setidaknya bisa mengurangi ejekan sinis masyarakat kepada Pertamina. Maka, pada laporan keuangan kepada publik bulan lalu, disertakanlah judul ini: Pertamina berhasil memperoleh laba terbesar dalam sejarahnya.

Melalui Twitter (@iskan_dahlan) saya pun ikut membagi kebahagiaan itu. Tentu saya ingin memberikan penghargaan kepada jajaran Pertamina. Berita gembira itu juga saya manfaatkan untuk kampanye menumbuhkan harapan umum.

Manufacturing hope. Yakni, bahwa perbaikan dan kerja keras yang dilakukan jajaran Pertamina sudah mulai memberikan hasil nyata. Ini berarti kalau perbaikan, efisiensi, dan kerja keras terus dilakukan, hasilnya akan lebih hebat lagi.

Saya ingin ada satu harapan untuk dunia Twitter, khususnya yang terkait dengan politik, yang terlalu didominasi pesimisme dan putus harapan. Pesimisme perorangan adalah hak, tapi pesimisme masal bisa membawa kehancuran.

Saya pun segera membayangkan bahwa masyarakat akan ikut bahagia mengikuti twit perkembangan terbaru di Pertamina itu. Dan, saya akan menggunakan kebahagiaan masyarakat tersebut untuk terus memacu kinerja manajemen Pertamina. Misalnya, lifting minyak yang harus naik untuk menjadikan Pertamina perusahaan minyak kelas regional.

Sekarang ini Pertamina baru bisa menghasilkan 500 ribu barel minyak per hari. Jauh dari kelas perusahaan minyak tingkat ASEAN sekali pun. Karena itu, tahun ini Pertamina membentuk Brigade 300K. Mereka terdiri atas anak-anak muda Pertamina yang umurnya maksimum 29 tahun.

Brigade ini bertugas menambah produksi minyak Pertamina 300 ribu barel lagi per hari. Inilah brigade yang akan membuat produksi total Pertamina menjadi 800 ribu barel. Target itu pun harus tercapai akhir tahun depan. Di dalamnya dihitung produksi energi geotermal yang disetarakan dengan minyak.

Tiap bulan saya mengikuti perkembangan Brigade 300K ini. Termasuk ikut mencarikan jalan keluar kalau terjadi hambatan di luar Pertamina. Misalnya, bagaimana Pertamina bisa menjual geotermalnya ke PLN dengan cepat. Kesepakatan pun segera dicapai: sembilan lokasi geotermal milik Pertamina yang skalanya besar-besar itu bisa segera dikerjakan.

Tapi, semua itu belum cukup. Harapan masyarakat terhadap Pertamina memang sangat besar. Pengumuman mengenai besarnya laba yang berhasil dicapai Pertamina itu, misalnya, ternyata belum bisa membahagiakan masyarakat. Mereka menginginkan Pertamina jauh lebih hebat. Mereka tidak mempersoalkan laba, omzet, dan sebangsanya. Masyarakat menginginkan Pertamina yang membanggakan.

Masyarakat ternyata langsung membandingkannya dengan Petronas, Malaysia. “Laba Petronas Rp 160 triliun!” ujar follower Twitter saya.

Saya pun tersadar dari lamunan kebahagiaan. Terbangun. Kebahagiaan saya akan prestasi Pertamina itu ternyata hanya berlangsung kurang dari lima menit. Padahal, semula saya mengira kebahagiaan itu akan berlangsung setahun penuh. Lalu disambung dengan kebahagiaan berikutnya manakala melihat hasil kerja jajaran Pertamina 2013.

Ternyata hukum kebahagiaan tidak seperti itu. Bahagia itu bisa naik dan tiba-tiba bisa anjlok. Kebahagiaan saya itu langsung lenyap saat membaca twit pembandingan antara laba Pertamina dan laba Petronas.

Itu persis seperti kebahagiaan seorang pembina sepak bola di Indonesia. Setidaknya seperti yang saya alami selama memimpin Persebaya dulu. Begitu peluit panjang berbunyi dan Persebaya menang, bahagianya bukan main.

Tapi, kebahagiaan itu hanya berlangsung sekitar lima menit. Begitu keluar dari garis lapangan, para wartawan langsung mengerubung dengan pertanyaan yang mengakhiri kebahagiaan itu: berapa juta bonus yang akan diberikan kepada setiap pemain. Maka, kebahagiaan pun langsung beralih ke bagaimana cara mendapatkan uang untuk membayar bonus saat itu juga.

Begitu pula soal kebahagiaan Pertamina ini. Begitu kicauan mengenai laba Petronas tersebut saya baca, hati saya langsung terbakar. Saya benar-benar gelisah. Pikiran saya dipenuhi pertanyaan ini: bagaimana cara mengejar Petronas. Sudah lama masyarakat tidak bisa menerima kalau Pertamina sampai kalah dari Petronas. Apalagi kalahnya telak.

Ketika berada di Rumah Sakit Tianjin untuk check-up rutin tahunan pekan lalu, saya memiliki waktu merenung lebih panjang. Saya utak-atik berbagai kemungkinan untuk bisa mengejar Petronas. Saya browsing di internet. Saya pelajari angka-angka. Kekalahan Pertamina atas Petronas itu ternyata sudah sangat lama. Sudah lebih 30 tahun. Grafiknya pun kian memburuk.

Tapi, apa yang bisa diperbuat? Sungguh tidak mudah menemukan jalannya. Padahal, soal kekalahan Pertamina ini sudah bukan lagi soal kekalahan sebuah perusahaan biasa. Ini sudah menyangkut harga diri negara dan bangsa. Ini sudah soal Merah Putih. Pertamina sudah menjadi lambang negara.

Di bidang sawit kita sudah bisa mengejar Malaysia. Garuda Indonesia sudah mengalahkan Malaysia Airlines. Semen dan pupuk kita sudah jauh di depannya. Di bidang pelabuhan kita sedang mengejarnya dengan proyek PT Indonesia Port Corporation (Pelindo II) yang insya Allah pasti bisa.

Tapi, kita belum bisa menemukan jalan untuk Pertamina. Program-program Pertamina yang ada sekarang memang ambisius, tapi baru bisa membuat Pertamina masuk ke jajaran perusahaan minyak kelas regional. Masih jauh dari prestasi Petronas.

Memang ada jalan pintas. Bahkan, sangat cepat. Semacam jalan tol di Jerman. Maksudnya, jalan tol yang tidak pakai bayar. Dengan jalan ini Pertamina bisa mengalahkan Petronas hanya dalam waktu empat tahun. Setidaknya bisa membuatnya sejajar dengan Petronas.

Tapi, saat saya menulis naskah ini, di sebuah ruang check-up Rumah Sakit Tianjin, saya terpikir akan kesulitan-kesulitannya: “jalan tol” itu bukan milik Pertamina. “Jalan tol” itu milik perusahaan luar negeri yang akan habis izinnya pada 2017: Blok Mahakam.

Saya pun minta Dirut Pertamina Karen Agustiawan membuat kalkulasi ini: seandainya Blok Mahakam kembali sepenuhnya ke negara, dan negara menyerahkannya ke Pertamina, berapa laba Pertamina pada 2018? Dan tahun-tahun berikutnya?
Dengan cepat jawaban Karen masuk ke HP saya: Rp 171 triliun.

Saya tidak tergiur dengan angka itu. Saya lebih tergiur pada bayangan betapa bangganya kita memiliki Pertamina yang tidak lagi diejek-ejek sepanjang masa. (*)

Dahlan Iskan
Menteri  BUMN

Saya ajak Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo untuk mojok sebentar. Itu terjadi saat kami menunggu kedatangan Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang akan meresmikan dimulainya proyek terbesar dalam sejarah BUMN di bidang pelabuhan Jumat sore lalu.

Kami pun bisik-bisik agar tidak menarik perhatian orang sekitar.

Di situ, di ruang tunggu direksi PT Indonesia Port Corporation, nama baru PT Pelindo II (Persero) Tanjung Priok, saya bisikkan ide tentang fungsi rumah susun untuk perbaikan perkampungan kumuh di Jakarta. Ide itu sebenarnya sudah saya pidatokan saat peletakan batu pertama pembangunan rumah susun Perumnas di Kemayoran sehari sebelumnya.

Sebelum upacara itu, saya mampir dulu ke rumah susun yang sudah lebih dulu berdiri di sebelahnya. Itulah dua tower rumah susun 18 lantai yang dibangun BUMN Perum Perumnas di awal pemerintahan SBY-JK.

Rusun itu awalnya dirancang sebagai awal dari program pembangunan 1.000 tower rumah susun di seluruh Indonesia. Tapi, pelaksanaannya tidak mulus. Perizinan yang waktu itu dijanjikan serba-Ferrari ternyata seperti Tucuxi. Berhenti sama sekali.

Namun, dengan semangat Jokowi yang berjanji memperlancar segala perizinan, saya minta Perumnas untuk kembali membangun tower-tower rumah susunnya. Kalau bisa, tekad saya, rumah susun Perumnas ini menjadi rumah susun pertama yang menjadi kenyataan di era Jokowi ini. Untuk membuktikan benarkah birokrasi di DKI sudah berubah.

Dalam kunjungan ke lantai 17 rumah susun Kemayoran itu, saya merasakan seperti berada di sebuah apartemen yang enak. Lokasi rumah susun tersebut sungguh istimewa. Pemandangan sisi utaranya adalah Laut Jawa yang biru. Pemandangan arah sebaliknya adalah lapangan golf yang indah.

Dalam hati, saya berkata: pantas penghuni rumah susun ini terlihat sangat sejahtera. Rupanya, yang masuk rumah susun di Kemayoran ini adalah mereka yang pendapatannya sudah relatif baik. Buktinya terlihat dari fasilitas yang mereka miliki di kamar masing-masing.

Saya pun berkesimpulan pola penghunian rumah susun seperti ini tidak akan bisa memperbaiki perkampungan Jakarta yang padat dan kumuh. Yang masuk rumah susun ini bukanlah mereka yang berasal dari perkampungan yang sangat miskin. Penghuni rumah susun seperti ini adalah mereka yang minimal sudah punya tabungan Rp 15 juta (untuk membayar uang muka).

Akibatnya, rumah susun bisa saja terus tumbuh, tapi perkampungan padat dan kumuh tidak bisa berkurang.

Inilah yang saya bisikkan ke Jokowi. “Ayo kita ubah cara berpikir seperti itu,” bisik saya. Caranya: rumah susun yang pemancangan tiang pertamanya saya lakukan Kamis lalu itu tidak lagi disiapkan untuk mereka yang mendaftar. Tapi untuk menampung “bedol RT” atau “bedol RW”.

Saya bisikkan: Kita cari satu atau dua RT daerah padat dan miskin. Kalau seluruh warga RT yang sangat miskin itu sepakat boyongan serentak bersama-sama ke rumah susun yang hebat itu, maka merekalah yang harus ditampung.

Mereka tidak perlu membayar uang muka (karena memang tidak akan punya). Namun, mereka harus menyerahkan lokasi satu atau dua RT tersebut ke BUMN. Di lokasi yang ditinggalkan tersebut (katakanlah luasnya satu atau dua hektare) dibangun rumah susun 18 lantai oleh BUMN.

Kalau rumah susun di lokasi bekas “bedol RT” tersebut sudah berdiri, kita cari lagi satu atau dua RT yang juga mau “bedol RT”. Di lokasi bekas “bedol RT” tersebut dibangun lagi rumah susun oleh BUMN. Begitu seterusnya. Bergulir tidak henti. Sampai tidak ada lagi RT atau RW kumuh di DKI.

Dengan demikian, rumah susun yang dibangun akan bisa ikut menyelesaikan masalah lingkungan kawasan kumuh.

“Setuju!” jawab Jokowi.
“Hanya Pak Jokowi yang bisa merayu warga untuk mau bedol RT. Saya tidak punya kewenangan,” kata saya.
“Saya yakin bisa. Banyak yang akan mau,” jawab Jokowi.

Begitulah. Hasil mojok kami berdua sangat konkret.

Sayang sekali rumah susun yang dibangun dengan mahal tidak bisa ikut memperbaiki lingkungan kumuh di Jakarta. Saya pun lantas minta kepada direksi Perumnas untuk melaksanakan ide ini. Tidak boleh lagi menjual rumah susun itu hanya kepada yang mampu membayar uang muka.

Rumah susun ini sungguh murah. Sebab, biayanya ditanggung oleh BUMN. Dalam waktu dua tahun, harga rumah susun ini sudah akan naik lima kali lipat di pasar bebas. Lokasinya begitu strategis. Bangunannya begitu bagus. Pemandangan sekitarnya begitu indah.

Tidak ada salahnya sekali-sekali warga yang sangat miskin mendapat haknya untuk berada di lingkungan yang lebih baik. Bahkan, kali ini biarlah golongan yang miskin itu yang akan mendapat gain yang amat besar itu.

Saya tahu bahwa ide seperti ini bisa saja akan mendapat penolakan dari jajaran internal Perumnas sendiri. Secara bisnis, ide seperti ini memang kurang menarik. Tapi, karena dana pembangunan rumah susun ini dari BUMN (bukan hanya dari Perumnas yang juga BUMN), maka saya minta kali ini berbeda.

Saya juga tahu, sebagian penolakan itu berlatar belakangan khusus: model “bedol RT” seperti itu tidak memberikan peluang untuk ngobyek.

Dirut Perum Perumnas Himawan Arief Sugoto saya minta untuk terus melakukan koordinasi dengan Pemprov DKI. Di atas kertas ide seperti ini kelihatannya mudah, tapi di lapangan bisa jadi seperti mbah-mbah.

Ada dua terobosan lagi yang saya jadikan pembicaraan saat mojok dengan Jokowi sore itu. Di bidang transportasi dan penanggulangan banjir. Dua-duanya disetujui dan akan kami laksanakan bersama secara cepat. Namun, rumah susun Kemayoran akan kami jadikan model dulu.

Saya ingin melihat apakah dalam tiga bulan nanti sudah bisa ditemukan satu atau dua RT yang mau “bedol” ke rumah susun Kemayoran.

Rumah susun itu akan terdiri atas dua tower. Saya sudah minta kontraktor BUMN, PT Hutama Karya, untuk menyelesaikannya dalam waktu sembilan bulan. Dirut Hutama Karya Tri Widjajanto Joedosastro sanggup. Ini berarti RT yang siap “bedol” ke rumah susun Kemayoran sudah harus ditemukan dalam waktu tiga bulan ke depan.

Saya tahu soal rumah susun menjadi salah satu janji kampanye Jokowi dulu. Untuk rumah susun yang sudah ada pun, masih banyak persoalan. Sayangnya, tidak banyak yang bisa dibantu oleh BUMN. Kecuali satu: keinginan Jokowi agar rumah susun bisa dialiri gas untuk dapur-dapur mereka.

Dirut BUMN yang menangani gas, PT PGN (Persero) Tbk, Hendi Priyo Santoso, sudah sanggup. Tentu, ada syaratnya, bahwa perizinan di bidang pembangunan jaringan pipa gas bisa dipermudah. Selama ini Hendi sering mengeluh sulitnya mendapatkan izin perluasan jaringan gas di Jakarta.

Kini, dengan permintaan Jokowi itu, tidak ada jalan lain kecuali jaringan pipa gas memang harus diperluas di Jakarta. Pak Jokowi pun menyanggupi percepatan perizinan itu.

Dan, rupanya, Jokowi betul-betul bergerak cepat. Dua hari setelah pembicaraan itu, justru staf Pemprov DKI yang menelepon Hendi untuk mengambil izin yang sudah bertahun-tahun nyangkut di sana.

Tentu, saya juga ingin tower pertama yang dibangun Perumnas di saat saya menjadi menteri BUMN tersebut ada plusnya. Misalnya, sejak saat dirancang sudah sekalian disiapkan jaringan internet ke seluruh kamarnya. Dengan demikian, masyarakat miskin yang menjadi penghuni rumah susun itu nanti bisa menyiapkan anak-anak mereka menjadi generasi baru yang akan memutus mata rantai kemiskinan mereka.

Itu tidak sulit. Begitulah cara Tiongkok menyiapkan rumah susun untuk masyarakat miskin mereka. Rumah susun tidak hanya dipergunakan untuk mengubah wajah perkampungan, tapi juga untuk memutus rantai kemiskinan dan ketertinggalan.

Saya ingat Jokowi pernah melakukan “bedol kaki lima” yang amat terkenal di Solo. Saya ingin tahu gaya kemeriahan Jokowi dalam melakukan “bedol RT” di Betawi! (*)

Dahlan Iskan
Menteri BUMN

Meninggalnya beberapa orang sakit yang tidak mendapatkan kamar di rumah sakit Jakarta menjadi salah satu topik diskusi dies natalis Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia awal bulan ini.

Sejak diberlakukannya Kartu Jakarta Sehat (KJS), jumlah orang yang datang ke rumah sakit memang meningkat tiga kali lipat. “Ibaratnya, digigit nyamuk pun sekarang masuk rumah sakit,” ujar seorang dokter di forum itu. “Akibatnya, yang sakit sungguhan tidak kebagian tempat,” tambahnya.

Saya mencatat seluruh pemikiran para dokter hari itu. Sebab, PT Askes (Persero) yang sekarang masih di bawah Kementerian BUMN harus bisa menyiapkan diri untuk menyambut era baru: Mulai 1 Januari 2014 keperluan kesehatan 86 juta orang miskin harus dilayani secara gratis. Pertanyaan besarnya: Siapkah Askes?

Dirut PT Askes yang baru, Dr dr Fachmi Idris, beserta seluruh jajarannya hari-hari ini berkonsentrasi penuh untuk mempersiapkan semua itu. Waktu tidak banyak lagi. Internal masih punya banyak masalah yang harus diselesaikan: bagaimana status pegawai Askes nanti setelah Askes bukan lagi BUMN, bagaimana jenjang karirnya, dan seterusnya.

Sambil memikirkan nasib diri sendiri itu, Askes harus memikirkan wujud pelayanannya nanti: bagaimana agar semua pemilik kartu sehat bisa terlayani, bagaimana agar rumah sakit bisa dibayar tepat waktu, bagaimana para dokter bisa tenang dalam bekerja.

Kesimpulan hari itu jelas: Kalau semua orang sakit diperbolehkan langsung masuk rumah sakit, akan banyak kasus orang meninggal dunia karena tidak kebagian kamar. Dan lagi, kata para dokter hari itu, tidak semua penyakit harus diatasi di rumah sakit. Banyak penyakit yang sudah bisa ditangani di tingkat puskesmas.

Bahkan, para dokter punya cita-cita yang besar: Banyak orang yang sebenarnya tidak perlu sakit kalau ada dokter yang khusus mencegah terjadinya penyakit di masyarakat.

Kalau pengaturan itu tidak jalan, bisa-bisa judul berita di sebuah surat kabar pekan lalu benar-benar akan terjadi: KJS membuat politisi dapat nama, membuat dokter kehilangan nama.

Untuk mencegah agar tidak semua orang sakit langsung datang ke rumah sakit, tidak ada jalan lain kecuali dikeluarkan aturan ini: Semua orang sakit harus ke puskesmas. Kecuali yang gawat darurat. Puskesmaslah yang akan menilai pasien tersebut cukup diobati di situ atau harus dirujuk ke rumah sakit.

Demikian pula sebaliknya. Rumah sakit hanya mau menerima pasien yang membawa surat pengantar dari puskesmas. Kecuali yang gawat darurat.

Direksi Askes sudah sepakat dengan gubernur DKI, Pak Jokowi, untuk melakukan uji coba sistem tersebut. Bulan depan sudah dimulai. Jakarta akan jadi pelopornya. Apalagi, puskesmas-puskesmas di Jakarta sudah cukup memadai.

Di Jakarta, puskesmas tidak hanya ada di tingkat kecamatan. Di satu kecamatan bisa ada lima puskesmas.

Setelah diskusi di FK UI itu, saya bersama Dr Fachmi Idris mengunjungi beberapa puskesmas di Jakarta. Juga melihat apa yang terjadi di salah satu rumah sakit di Jakarta yang sangat padat. Askes akan membangun sistem link online yang menghubungkan puskesmas dengan seluruh rumah sakit di Jakarta.

Pasien yang datang ke puskesmas dan harus dirujuk ke rumah sakit akan dirujuk secara online. Bahkan, di sistem itu sudah bisa dilacak di rumah sakit mana pasien tersebut harus ditangani. Di puskesmas itu bisa dilihat rumah sakit mana saja yang masih memiliki kamar yang kosong.

Dengan demikian, tidak terjadi pasien keliling dari satu rumah sakit ke rumah sakit lain yang semuanya penuh. Ada waktu sembilan bulan untuk mencoba sistem tersebut. Kesalahan dan kekeliruan bisa dikoreksi segera. Kalaupun sistem itu gagal, sudah harus diketahui sebelum 1 Januari 2014. Kita juga belum tahu seberapa masyarakat bisa menerima kalau diharuskan ke puskesmas dulu.

“Dalam praktik, ada pemegang KJS yang tidak dapat kamar, lalu bertanya apakah ada kamar VIP. Setelah diberi tahu betapa mahal kamar itu dan akan di luar pertanggungan KJS, pasien tersebut minta VIP dan mengatakan mampu membayarnya,” ujar seorang dokter di diskusi itu.

Salah satu puskesmas yang saya kunjungi hari itu, Puskesmas Gambir, sebenarnya sudah bukan seperti puskesmas yang saya kenal dulu. Besar dan lengkap. Hanya, tidak ada kamar untuk opname rawat inap.

Saya melongok toilet-toiletnya, juga cukup bersih. Lab untuk memeriksa darah pun ada. Merekam jantung juga ada. Klinik gigi juga lengkap. Bahkan sampai mampu merehabilitasi mantan pecandu narkoba. Lebih dari 100 mantan pecandu narkoba tiap hari datang ke situ untuk minum obat anti kecanduan.

Dokter Deuis Nurhayati, kepala Puskesmas Gambir, mengatakan siap menerima sistem online dengan rumah sakit. Juga siap bila ada aturan baru bahwa semua pasien di kawasan itu harus ke puskesmas dulu.

Coba kita monitor bersama bagaimana jalannya uji coba sistem baru di Jakarta itu. Kalau bisa jalan, sungguh keteraturan mulai bisa dilaksanakan di negara kita. Tentu masih harus dicari jalan lain untuk daerah yang puskesmasnya belum sebaik dan sebanyak di Jakarta. Tapi, direksi Askes juga akan melakukan uji coba yang sama di beberapa daerah.

Yang kelihatannya masih sulit adalah pelaksanaan cita-cita besar para dokter tersebut: mencegah orang sakit. Dana negara kelihatannya belum cukup. Jatah anggaran dari negara untuk meng-Askes-kan 86 juta orang itu baru sekitar Rp 15.000 per orang per bulan. Itu pun sudah menghabiskan anggaran negara sebesar Rp 1,29 triliun setahun.

Kalau anggaran itu bisa dinaikkan menjadi Rp 25.000 per orang per bulan, sudah bisa dirancang akan ada sejumlah dokter yang tugasnya terus-menerus mengunjungi 86 juta orang tersebut justru sebelum mereka sakit.

Dengan demikian, puskesmas tidak akan kelebihan beban dan rumah sakit juga tidak penuh dengan pasien. Uang yang harus dikeluarkan negara memang lebih besar. Tapi, karena sakit bisa dicegah, pemborosan nasionalnya justru bisa dikurangi.

Meskipun mungkin negara belum bisa memenuhi keinginan itu tahun ini, ide tersebut tidak boleh dikubur. Suatu saat nanti pasti bisa dilaksanakan.

Bagi politisi, tahun ini adalah tahun politik. Banyak politikus yang dag-dig-dug bisa masuk daftar caleg atau tidak. Bagi dokter, tahun ini adalah tahun mempersiapkan era baru sistem pelayanan kesehatan. Juga dag-dig-dug.

Dan bagi PT Askes, tahun ini adalah tahun kerja keras menyiapkan sistem baru. Tidak kalah dag-dig-dugnya. Ada perekam jantung di Puskesmas Gambir untuk tiga-tiganya. (*)

Dahlan Iskan
Menteri BUMN