Yang seperti itu tentu tidak boleh berlanjut lebih lama lagi. Akhir tahun ini Sumsel sudah bisa men-delete cap negatif itu. Bulan lalu unit 1 PLTU batu bara di dekat Prabumulih sudah menghasilkan listrik 115 mw. Bulan depan unit 2-nya menyusul beroperasi.?

Belum lagi yang bertenaga gas. Dalam tiga bulan ke depan Sumsel akan dapat tambahan 200 mw dari gas setempat. Dalam tahun ini secara total Sumsel dapat tambahan hampir 500 mw. Maka, mulai Januari nanti, cap “listrik mati di lumbung energi” mesti sudah berubah menjadi “si lumbung energi mulai berbagi rezeki”. Maksudnya, Sumsel akan membagi kelebihan listriknya ke Riau dan Bengkulu melalui transmisi Pagar Alam-Kiliranjau-Payakumbuh-Pekanbaru.

Bersamaan dengan itu, pembangunan gardu induk baru di Baturaja juga sudah selesai. Keluhan masyarakat di wilayah Komering hilir dan hulu akan teratasi. Maka, untuk Sumsel, praktis tinggal wilayah sekitar Sungai Lilin yang masih menderita. Memang sudah ada rencana pembangunan gardu induk yang sangat besar di situ, tapi memerlukan waktu dua tahun. Sambil menunggu proyek itu selesai, tiga kecamatan di sekitar Sungai Lilin akan diperkuat dulu dengan pembangkit diesel.

Gubernur Sumsel Alex Noerdin memang sangat agresif dalam membantu PLN mencari jalan keluar untuk mengakhiri krisis listrik di wilayahnya. Beda dengan gubernur Sumut, yang untuk mengeluarkan izin PLTA Asahan-3 saja sulitnya bukan main. Sampai sekarang pun, izin untuk membangun pembangkit besar yang ramah lingkungan itu belum keluar. Padahal, sudah lebih satu tahun izin itu diminta. Padahal, Sumut sangat memerlukan listrik.

Bagaimana dengan Riau? Itulah lumbung energi yang sangat fakir energi. Provinsi tersebut termasuk yang rasio elektrifikasinya kurang dari 50 persen. Untung, Riau punya gubernur seperti Rusli Zainal, yang terus mengobrak-ngobrak PLN sambil memberikan pemikiran jalan keluar.

Listrik untuk Pekanbaru kini memang sudah cukup. Tapi, mencukupinya dengan cara yang sangat mahal. Sedangkan kabupaten-kabupaten kaya, seperti Palalawan, Indragiri Hulu (Rengat), Indragiri Hilir (Tembilahan), Kepulauan Meranti (Selatpanjang), Siak (Siak Indrapura), dan Rokan Hilir (Bagan Siapi-api), baru sekarang ini mendapat gambaran yang lebih jelas.

Setelah keliling Bagan Siapi-api, Rabu lalu saya kembali ke Riau. Keliling ke kabupaten-kabupaten itu. Kali ini harus melakukan perjalanan 18 jam. Tujuh jam di antaranya melalui sungai dan selat. Dari perjalanan tersebut saya baru tahu bahwa ada perkebunan kelapa hibrida yang sangat besar di pantai timur Riau. Di situ pula terlihat dua pabrik kelapa yang sangat besar. Itulah pabrik yang menghasilkan santan Kara, yang pasarnya meluas ke seluruh dunia.

Di kawasan itu pula banyak tumbuh “kota baru” dengan bangunan-bangunan bertingkat lima yang padat. Penduduknya bukan manusia, melainkan burung-burung walet. Kabupaten-kabupaten yang saya lihat itu, APBD-nya melebihi Rp 1 triliun, tapi listriknya sangat duafa. Di mana-mana bupatinya membangun kota baru, gedung-gedung baru, jembatan baru, dan masjid-masjid baru. Juga membangun jalan-jalan kembar baru. Lengkap dengan tiang-tiang listrik yang berjajar indah, tapi tidak pernah menyala lampunya.

Bahkan, seperti di kota baru Kerinci, banyak tiang listrik yang lampunya sudah hilang. Kabelnya juga sudah dicuri orang. Jaringan listrik yang tidak bersetrum memang menjadi sasaran empuk pencuri.Untuk mengatasi kelistrikan di Kerinci dan Rengat, kami berhasil mendapatkan “lima sendok” gas dari jaringan pipa besar yang mengalirkan gas dari Riau ke Singapura. Meski hanya lima sendok (5 bbtud), tetaplah harus disyukuri. Kami bisa membangun PLTG 25 mw di Sorek, kota kecil antara Kerinci dan Rengat.

Tiga bulan lagi pembangunan tersebut selesai. Bupati baru Rengat, Yopi Arianto yang baru berumur 24 tahun, senang bukan main. Dia menjemput saya di lokasi proyek itu dengan berbinar-binar. Janji kampanyenya dalam pilkada lalu segera terpenuhi. Dalam perjalanan ke Rengat “saya yang menjadi sopir” sang bupati menceritakan betapa fakir dan miskinnya Rengat di bidang listrik.

Cara Rengat itu akan kami teruskan untuk mengatasi Selatpanjang dan Siak. Kepada Bupati Selatpanjang Irwan Nasir yang menjemput saya di dermaga yang gelap, saya kemukakan perlunya ngemis gas barang lima sendok dari sumber gas yang besar di dekat pulau itu. Malam itu juga, sambil makan malam di pinggir selat, saya langsung hubungi pejabat tinggi BP Migas. Ternyata, program tersebut didukung penuh oleh BP Migas. Mendengar kabar itu, sang bupati, ketua DPRD, pimpinan-pimpinan fraksi yang ikut makan malam, semuanya bergembira.

Harapan mereka untuk membangun Selatpanjang tidak bertepuk sebelah tangan. Kota berpenduduk 150.000 jiwa tersebut memang sedang melakukan pembenahan besar-besaran. Jalan-jalan diperbaiki dan dilebarkan. Pelabuhan baru juga dibangun. Jembatan baru menuju Pulau Merbau yang akan dijadikan pusat pemerintahan disiapkan. Jembatan panjang ke arah daratan Sumatera juga dirintis. Tanah untuk bandara sudah diadakan. Instalasi penjernih air laut sudah dalam penyelesaian. Semua itu memerlukan listrik.

Kota itu jauh lebih besar daripada yang saya bayangkan. Sudah ada hotel yang sangat baik. Nama-nama jalan ditulis dengan huruf Latin dan Arab, menandakan budaya Melayu-nya sangat kental. Kelentengnya lebih dari 20 buah, menandakan masyarakat Tionghoa-nya sangat dominan.

Selatpanjang tidak memiliki sumber air minum untuk penduduknya. Air didatangkan dengan kapal atau menunggu saja air hujan. Pembangunan instalasi penjernihan air itu menjadi sangat vital. Dengan gas lima sendok tersebut, tahun depan kota yang hanya 1,5 jam perjalanan speedboat dari Singapura itu akan terang benderang.

Pukul 05.00 saya sudah menuju dermaga lagi untuk meneruskan perjalanan ke Kabupaten Siak. Itulah kabupaten yang pernah menjadi ibu kota Kerajaan Siak, yang peninggalan istana dan sekitarnya masih terawat dengan baik. Kota Siak sendiri sudah diperbarui dengan gegap gempita. Ekonominya sangat maju. Bulan lalu sudah dibuka hubungan feri langsung dari Siak ke Melaka di Malaysia.

Tata kota Siak yang baru itu sangat rapi. Di tengah kota dibiarkan ada hutan kota seluas 30 hektare. Jembatan besar yang megah dan indah dibangun untuk menyatukan dua sisi kota yang terbelah oleh Sungai Siak yang lebar itu. Jalan-jalan rayanya dibuat kembar. Lampu-lampu penerangan jalannya dibuat indah dan masif. Tapi, lampu-lampu tersebut tidak pernah menyala. Tidak ada listrik untuk menghidupkannya.

Kepada wakil bupati Siak yang menjemput saya di dermaga saya ceritakan bahwa PLN juga sedang mengemis gas barang lima sendok untuk kabupaten itu. Siak yang kaya gas tentu tidak pantas kalau gelap gulita.

Saya kembali menghubungi BP Migas. Sekali lagi, sebagaimana di Bintuni, Rengat, dan Selatpanjang, di Siak pun BP Migas mendukung. Dengan lima sendok gas itu Joko Abunaman, pimpinan PLN Riau, akan membangun pembangkit listrik 25 mw untuk Kota Siak dan sekitarnya. Bupati Siak pun, Syamsuar, terlihat sangat senang. “Sarapan dulu di sini,” katanya melalui telepon saat saya masih dalam perjalanan dari Selatpanjang. Kami pun singgah ke rumahnya untuk makan pagi. Kalau gas lima sendok itu benar-benar tersedia, tahun depan Siak sudah terang benderang. Diesel-diesel kecil di berbagai kecamatan bisa dimatikan.

Masih banyak yang akan dibangun di Riau. Kini sudah ditenderkan pengadaan pembangkit listrik 100 mw di Duri. Akhir tahun depan proyek tersebut selesai. Di luar itu masih ada proyek PLTU 2 x 110 mw, yang kini pemancangan tiang fondasinya sedang dikerjakan. Untuk PLTU yang sama besar, sedang disiapkan tanahnya di Dumai. Bahkan, untuk PLTU yang lebih besar lagi, 2 x 300 mw di Peranap, sudah selesai tendernya.

Ayam memang tidak boleh mati di lumbung padi. Kecuali, kita memang tega mencekiknya. (*)

Dahlan Iskan
CEO PLN

Membayangkan semua kesulitan itu, saya bermimpi betapa mudahnya menyiapkan listrik untuk negara seperti Singapura: Wilayahnya kecil, tidak ada hutan dan gunung, kampung-kampungnya berdekatan, bahkan jarak antarrumah seperti amplop dan prangko: Semua rumah saling menempel karena berbentuk rumah susun yang tinggi.

Sedangkan untuk melistriki punggung Sumatera yang panjang itu, otak benar-benar harus diputar. Maka, biarpun perjalanan kali ini berkelok-kelok, naik dan turun, rasanya tidak akan sempat mabuk. Pikiran terjepit di antara pilihan-pilihan yang serbasulit. Apalagi, banyak hutan lindung yang tidak bisa disentuh.

Kota-kota yang saya lalui ini (Pringsewu, Ulubelu, Kota Agung, Wonosobo, Banjarnegoro, Krui, Manna, Binahun, dan berakhir di Bengkulu) memang sudah berlistrik. Tapi, kualitasnya masih jelek. Jarak antarkota itu lebih jauh daripada Zurich di Swiss ke Paris di Prancis.

Kualitas listrik yang jelek itu pun diproduksi dengan cara yang amat mahal. Menggunakan diesel. Sudah biayanya mencapai Rp 2.500/kwh, masih sering mati-mati pula. Padahal, harga jualnya ke masyarakat hanya Rp 650/kwh.

Perjalanan tersebut harus menemukan jalan keluarnya. Sepanjang jalan, kami, saya dan beberapa pimpinan PLN setempat, terus mendiskusikannya. Kota kecil seperti Muko-Muko dan Ipoh benar-benar sulit dipecahkan. Sangat jauh. Untuk membangun transmisi ke sana, diperlukan biaya Rp 2 triliun. Padahal, penduduknya hanya sedikit.

Mahalnya itu disebabkan Muko-Muko dan Ipoh terletak di pertengahan antara gardu induk Padang dan gardu induk Bengkulu. Transmisinya harus ditarik dari Padang, yang berjarak hampir 500 km. Sama dengan menarik transmisi dari Jakarta ke Semarang. Padahal, ada gardu induk lain yang jaraknya hanya 70 km. Namun, gardu induk itu berada di balik hutan lindung yang tidak bisa dilewati transmisi. Bagaimana dengan kota-kota lain?

Untunglah, proyek geotermal (panas bumi) Ulubelu di Kabupaten Tanggamus berjalan lancar. Proyek yang kontraknya saya tanda tangani 1,5 tahun lalu dengan Sumitomo itu hampir selesai. Bulan April nanti sudah akan memproduksi listrik 110 mw. Ketika meninjau proyek tersebut, kemudian menelusuri kota-kota kecil di wilayah itu, terpikir ide baru.

Untuk Pringsewu, Kota Agung, dan Wonosobo, diambilkan saja listriknya langsung dari Ulubelu. Caranya, cukup dengan membangun jaringan 20 kv sepanjang sekitar 40 km dari Ulubelu ke Wonosobo dan Kota Agung. Mesin diesel 10 mw yang boros di Wonosobo bisa diakhiri riwayatnya. Alhamdulillah, tiga kota itu bisa menemukan masa depan yang cerah untuk kelistrikan masing-masing.

Saya membayangkan industri kopinya akan maju karena wilayah itu penghasil kopi yang sudah terkenal sejak zaman Belanda. Tambang emasnya juga bisa digarap. Saya terkesan dengan kampung-kampung di Kabupaten Tanggamus tersebut. Begitu banyak rumah panggung tua yang sangat khas masa lalu. Bangunan-bangunan permanennya pun menunjukkan masa lalu yang jaya wilayah itu. Rencana membangun proyek transmisi yang mahal dari Pringsewu ke Kota Agung pun bisa dibatalkan.

Semula, kami bermaksud bermalam di Manna. Setelah dikalkulasi, kira-kira baru pukul 01.00 kami akan tiba di kota itu. Maka, kami pun menyerah di Kota Krui. Di sebuah losmen yang tidak menyediakan handuk dan sikat gigi. Tapi, kami gembira karena bisa bermalam di Krui. Sebuah kota dengan masa lalu yang membuat bangga. Itulah kota yang dulu, di masa jaya kopi dan cengkih, menjadi pusat niaga.

Keesokan harinya, setelah olahraga jalan kaki di Pantai Krui bersama teman-teman PLN setempat, kami berangkat ke Manna. Teman-teman dari Lampung kembali ke Lampung. Diskusi mengenai kelistrikan Lampung sudah selesai. Ganti teman-teman dari PLN Bengkulu yang masuk ke mobil saya. Siap berdiskusi sepanjang jalan mengenai persoalan yang dihadapi Bengkulu.

Sudah lama kota-kota kecil di Bengkulu Selatan itu menderita. Bahkan, masyarakat Kota Binahun pernah sangat marah. Membakar kantor PLN setempat berikut pembangkit listriknya. Sambil singgah untuk menyaksikan puing-puing akibat pembakaran itu, saya mendengarkan kisah pilu petugas PLN setempat. Terutama mengenai seorang istri petugas PLN yang sedang hamil delapan bulan yang harus bersembunyi di kolong tempat tidur untuk menghindari hujan batu. Dia sendirian di rumah itu karena suaminya sedang mencari bantuan ke kantor polisi.

Enam bulan lagi kota tersebut akan mendapat listrik dengan kualitas yang cukup baik. Sebab, proyek transmisi dari Pagar Alam di Sumsel ke Kota Manna sudah hampir selesai. Memang ada dua kendala yang berat, tapi dalam diskusi di perjalanan itu ditemukan cara mengatasinya. Yusuf Miran yang memimpin pembangunan tersebut punya usul yang jitu, yang langsung saya setujui untuk dilaksanakan. Maka, akhir Desember nanti proyek itu selesai.

Mendengar kabar baik tersebut, bupati Bengkulu Selatan yang mencegat saya di pinggir jalan sebelum masuk Kota Manna langsung mengumpulkan pemuka masyarakat di pendapa kabupaten. Saya diminta menyampaikan kabar tersebut langsung kepada tokoh-tokoh setempat.

Bupati itu memang harus bekerja keras. Terpilih jadi bupatinya saja dengan susah payah. Itulah pilkada kabupaten kecil yang diikuti oleh sembilan pasang calon. Pilkadanya pun sampai tiga kali, bahkan nyaris empat kali. (*)

Kalau hidup dimulai dari umur 40 tahun (life begins at fourty), Pak Jakob Utama, pemilik grup Kompas-Gramedia itu, baru mulai hidup lagi untuk yang kedua kalinya pada 27 September minggu lalu.

Jarang ada berita wartawan merayakan ulang tahun ke-80 seperti Pak Jakob Oetama. Yang sering adalah berita wartawan mati muda: sakit lever karena bekerja tidak teratur, terkena kanker karena tiap malam stres terkena deadline, terbunuh di medan pergolakan atau terlibat kecelakaan lalu lintas.

Rasanya kini tinggal tiga wartawan yang berusia di atas 80 tahun: Jakob Oetama dan Herawati Diah. Memang, ada tokoh seperti Harjoko Trisnadi yang juga lebih dari 80 tahun dan sangat sehat. Tapi, dia lebih dikenal sebagai pengusaha pers daripada wartawan, meski awalnya juga wartawan.

Yang lumayan banyak adalah calon wartawan berumur 80 tahun: Fikri Jufri (75, Tempo), Rahman Arge Makassar (76), Lukman Setiawan (76, Tempo), Ja”far Assegaf (78, Media Indonesia), dan beberapa lagi.

Ini berarti rekor usia wartawan terpanjang kini dipegang Ibu Herawati Diah. Beliau lahir pada 3 April 1917, yang berarti tahun ini berusia 94 tahun. Pak Rosihan Anwar sebenarnya juga hampir mencapai 90 tahun. Tapi, tak disangka-sangka dia meninggal mendadak pada usia 89 tahun, 14 April lalu.

Mungkin karena beda generasi, saya tidak akrab dengan dua tokoh pers yang dikaruniai usia yang begitu panjang. Saya mengenal Ibu Herawati Diah karena sempat berhubungan bisnis sekitar lima tahun, tapi terbatas hanya bicara perusahaan. Yakni, ketika suaminya, B.M. Diah, pemilik harian Merdeka yang juga mantan Menteri Penerangan, menyerahkan pengelolaan harian Merdeka yang lagi pingsan kepada saya pada 1994.

Setelah B.M. Diah meninggal dan saham Merdeka beralih ke putranya, kerja sama itu berakhir. Sebagian besar pengelolanya, di bawah pimpinan Margiono, kemudian mendirikan Rakyat Merdeka. Margiono, yang masih memimpin Rakyat Merdeka sampai sekarang menjadi ketua umum PWI (Persatuan Wartawan Indonesia) pusat.

Lima tahun sering rapat bersama, saya bisa menarik kesimpulan mengapa Ibu Herawati Diah bisa berusia begitu panjang. Hatinya sangat baik, berpikirnya longgar, bicaranya sangat terkontrol, dan pembawaannya sangat tenang. Disiplinnya sangat tinggi, termasuk dalam hal makanan. Karena itu, Ibu Herawati terjaga langsing sampai sekarang. Ibu Herawati bisa mewakili sosok wanita intelektual yang bergaya elegan. Beliau tercatat sebagai wanita pertama Indonesia yang sekolah di luar negeri (Amerika Serikat).

Mengapa saya juga tidak akrab dengan Pak Jakob Oetama? Di samping beda generasi, kami berbeda tempat tinggal. Pak Jakob di Jakarta, sedang saya berbasis di Surabaya. Tapi, penyebab utamanya adalah karena kami berdua termasuk orang yang sangat fokus ke perusahaan masing-masing. Kami berdua sama-sama lebih mementingkan sibuk memajukan perusahaan masing-masing daripada misalnya menghadiri pesta-pesta, atau bergentayangan di kafe atau rapat-rapat organisasi. Begitu sulit kami menemukan kesempatan berinteraksi.

Beliau memang sangat lama menjadi ketua umum SPS (Serikat Penerbit Surat Kabar, kini bernama Serikat Perusahaan Pers), namun tidak pernah habis-habisan mempertaruhkan waktunya di situ. Beliau termasuk tokoh yang tidak mau menjadikan organisasi pers sebagai batu loncatan untuk berkarir di politik.

Karena itu, beliau enak saja ketika akhirnya meminta saya agar mau dipilih sebagai ketua umum SPS untuk menggantikannya. Sikap saya juga mirip itu. Saya tidak akan mau dicalonkan sepanjang beliau masih mau menjadi ketua umumnya. Bahkan, ketika suatu saat saya dicalonkan menjadi ketua PWI Jatim, saya mengajukan syarat: asal PWI jangan terlalu aktif.

Itu saya maksudkan agar tugas wartawan yang utama tidak terganggu oleh gegap gempita organisasi. Saya tidak ingin PWI-nya maju, tapi mutu koran merosot. Saya juga tidak malu kalau kantor PWI menjadi sepi. Sebab, itu berarti mereka sibuk menggali berita.

Pak Jakob adalah contoh dari sedikit orang yang bisa fokus. Sejak pikiran sampai tindakan. Godaan-godaan di luar pers tidak pernah meruntuhkan kefokusannya mengurus media. Padahal, sebagai pemimpin dan pemilik grup media nasional yang terbesar dan paling berpengaruh, pastilah begitu banyak rayuan dan iming-iming.

Beliau tidak tergoda sama sekali. Beliau terus saja konsentrasi mengurus Kompas dan grupnya. Karena itu, kalau pada akhirnya kita menyaksikan Kompas-Gramedia begitu sukses, kita tidak boleh melupakan bahwa itulah hasil nyata dari karya orang yang sangat fokus.

Generasi yang lebih muda (meski sekarang saya sudah tergolong generasi tua) memberikan dua penilaian kepada Jakob Oetama. Beliau dikecam sebagai wartawan penakut. Bukan sosok wartawan pejuang yang gagah berani menantang maut, seperti Mochtar Lubis (Indonesia Raya), atau Rosihan Anwar (Pedoman), atau Tasrif (Abadi), Aristides Katoppo (Sinar Harapan), Nono Anwar Makarim (Kami), Goenawan Mohamad (Tempo), dan beberapa lagi.

Di pihak lain dia dipuji sebagai wartawan yang santun, mengurus anak buah (termasuk kesejahteraan wartawan) dengan baik, dan sosok yang sangat menonjol tepo seliro-nya. Beliau juga tokoh yang kalau berbicara di depan umum lebih mengedepankan filsafat daripada masalah-masalah yang praktis. Misalnya, filsafat kritik. Sampai-sampai di era Orba itu muncul berjenis-jenis filsafat kritik. Ada kritik pedas macam Mochtar Lubis, kritik manis model Jakob Oetama, atau kritik jenaka model Goenawan Mohamad.

Kepribadian yang manis seperti itulah yang membuat pemerintah Orde Baru sangat percaya kepada Jakob Oetama. Sebuah kepercayaan yang ternyata juga tidak mutlak dan tulus. Pada suatu saat Kompas ikut dibredel juga, meski kemudian diizinkan terbit kembali. Tentu salah Orba juga mengapa memercayai Jakob Oetama. Padahal, di balik kehalusan dan kemanisannya itu tetaplah dia seorang wartawan yang asli. Manis hanyalah pembawaannya. Sikap batinnya tetaplah keras.

Kepercayaan yang begitu tinggi dari pemerintahan Orde Baru itu bukan tidak ada ruginya bagi Kompas. Setidaknya menurut saya. Akibat kepercayaan itu regenerasi di pucuk pimpinan Kompas menjadi terhambat. Umur 37 tahun saya sudah berhenti menjadi pemimpin redaksi Jawa Pos. Ini agar berganti kepada generasi yang lebih muda. Umur 39 tahun saya sudah berhenti menjadi pemimpin umum Jawa Pos. Pak Jakob Oetama terus menjadi pemimpin redaksi dan pemimpin umum sampai usia hampir 70 tahun.

Saya tahu itu bukan kehendak beliau sendiri. Siapa pun tahu bahwa untuk mengganti pemimpin redaksi, saat itu, harus minta izin menteri penerangan. Pemerintah merasa lebih tenang kalau Kompas dipimpin Jakob Oetama daripada misalnya tokoh muda yang mungkin lebih radikal.

Bagi saya pribadi Jakob Oetama adalah “lawan” yang harus saya hormati, tapi juga harus saya kalahkan. Saya menempatkan diri sebagai “penantangnya”. Baik dalam bidang jurnalistik maupun dalam bidang bisnis pers. Sebagai penantang saya merasakan bukan main susahnya hidup di luar dominasi Kompas. Kompas sudah menjadi koran dan koran sudah menjadi Kompas. Semua minta agar koran itu harus seperti Kompas. Bahkan, kalau ada wartawan baru keinginannya menulis ternyata juga harus seperti gaya Kompas.

Tentu saya tidak suka semua itu. Kalau hanya mengikuti Kompas, selamanya hanya akan menjadi ekornya. Tidak akan bisa menjajarinya. Karena itu, saya mengambil jalan yang sangat berbeda. Bukan dari ibu kota menguasai nusantara, tapi dari nusantara menguasai Indonesia. Di bidang jurnalistik juga harus berbeda. Jawa Pos memilih jurnalistik bertutur. Untuk wartawan baru saya langsung mencekokkan doktrin “jangan ketularan penyakit Kompas”.

Kata “penyakit” di situ terpaksa saya pakai bukan karena gaya Kompas itu jelek, tapi hanya karena harus dihindari. Agar wartawan Jawa Pos benar-benar punya gaya yang berbeda. Maafkan saya pernah menggunakan kata penyakit itu, Pak Jakob. Tentu saya tidak akan tersinggung kalau ada pihak lain menggunakan istilah yang sama: penyakit Jawa Pos.

Memang di kalangan pers sempat muncul istilah “perang total” Kompas-Jawa Pos. Tapi, itu hanya di permulaan. Pada akhirnya semua orang tahu bahwa Kompas dan Jawa Pos bergerak di medan yang berbeda. Kompas dengan majalah-majalahnya yang luar biasa, dengan toko bukunya yang the best dan biggest, dengan hotel-hotelnya yang meluas dan dengan bidang usaha yang meraksasa ternyata punya pasarnya sendiri.

Demikian juga Jawa Pos dengan koran-koran daerahnya, pabrik kertasnya, dan jaringan TV lokalnya juga punya dunianya sendiri. Keduanya masih terus membesar tanpa ada salah satu yang kalah. Inilah dinamisnya persaingan yang sehat. “Pertempuran” itu telah berakhir.

Bukan hanya karena masing-masing sudah menempati makom-nya, tapi juga karena masing-masing sudah tua. Pak Jakob sudah 80 tahun. Sudah memilih dan memiliki CEO baru yang sangat andal, Agung Adiprasetyo. Saya sudah 60 tahun dan Jawa Pos juga sudah dipimpin Azrul Ananda yang berumur 34 tahun. Pak Jakob mungkin sudah tinggal menjadi pendetanya di Kompas dan bahkan saya sudah bukan siapa-siapa lagi di Jawa Pos, kecuali hanya pemegang sahamnya.

Hasil pertempuran itu sudah final: saya tidak mampu mengalahkan Pak Jakob Oetama. Kompas Group masih jauh lebih gede daripada Jawa Pos Group meski koran Jawa Pos sudah tidak kalah besar dari koran Kompas.

Yang lebih penting: saya melihat Pak Jakob sangat berbahagia dalam hidupnya. Dia mengerjakan bidang yang sangat disenanginya. Dia berhasil menjadi kaya raya. Dia diberi rahmat sangat panjang usianya. Belum tentu saya bisa sebahagia Pak Jakob Oetama. Belum tentu saya bisa membahagiakan orang lain sebesar dan sebanyak yang dilakukan Pak Jakob Oetama. Belum tentu juga saya bisa mencapai usia 80 tahun seperti Pak Jakob Oetama.(*)

Karena itulah, kalau bulan-bulan pertama saya di PLN lebih sering mengunjungi daerah yang krisis listriknya hebat, sekarang saya lebih sering ke daerah yang tegangan listriknya tidak stabil.

Di Jawa, tinggal Banten Selatan, Cianjur Selatan, dan Sukabumi Selatan yang tegangan listriknya masih kacau. Karena itu, pekan lalu, saya menjelajahi kawasan tersebut. Dua hari kemudian, saya ke daerah-daerah pinggiran Sumatera, tepatnya ke Dumai dan Bagan Siapi-api.

Secara konvensional, mengatasi tegangan yang rendah bisa dilakukan dengan membangun gardu induk (GI). Tapi, membangun GI memerlukan waktu dua tahun. Terlalu lama. Itu pun karena bupati Lebak yang mantan pengusaha yang agresif tersebut, Mulyadi Jayabaya, mau menyediakan tanah 2 hektare untuk GI di Kota Malingping. Perlu terobosan untuk mengatasi tegangan itu dengan cepat.

Saya langsung teringat pada GIMIN. Rasanya, GIMIN-lah bisa diandalkan untuk mengatasi tegangan listrik dengan murah dan cepat. Dengan GIMIN (gardu induk minimalis), tegangan bisa normal. Membangun GIMIN tidak seruwet membangun GI: cukup ada tanah dan trafo besar. Tidak perlu membangun gedung. Peralatan elektroniknya bisa ditempatkan di sebuah kontainer. Hanya, seperti yang dipesankan Nur Pamudji, direktur energi primer PLN yang dulunya selalu mengurus GI, proteksinya harus baik.

Direktorat Perencanaan dan Teknologi PLN langsung merumuskan standar GIMIN yang memenuhi persyaratan. Baik secara teknologi maupun kriteria wilayah. Ada wilayah yang harus diselesaikan dengan GI, tapi banyak juga wilayah yang cukup dengan GIMIN.

Di Sumatera, GIMIN bisa dipakai untuk mempercepat elektrifikasi. Kelistrikan di Sumatera masih jauh tertinggal oleh Jawa. Banyak kota besar yang hanya dilayani dengan satu atau dua GI. Kota Bengkulu, misalnya, hanya punya satu GI. Kalau ada persoalan di GI tersebut, seluruh Kota Bengkulu padam total. Pekanbaru yang begitu pesat hanya dilayani dua GI. Sumatera masih memerlukan ratusan GI baru.

Di Kota Bagan Siapi-api, saya mendapati kenyataan lebih parah: kota ini tidak punya GI sama sekali. Mungkin karena dianggap hanya kota nelayan yang kecil yang amat jauh. Padahal, saya benar-benar dibuat terkejut oleh perkembangan kota tua ini. Bagan Siapi-api ternyata lagi membangun diri secara besar-besaran. Bupati Dumai H Annas Maamun, yang meski sudah berumur 74 tahun terpilih kembali, kini sedang membenahi kota lama sekaligus membangun kota baru. Kota baru itu sangat dibanggakan penduduk setempat dengan menyebutnya “Putra Jaya Junior”. Putra Jaya adalah kota baru di Kuala Lumpur yang sekarang menjadi pusat pemerintahan Malaysia. Kota baru Bagan Siapi-api dibuat seperti Putra Jaya dalam ukuran kecil.

Jalan rayanya kembar, masing-masing tiga jalur. Bangunan-bangunan kantornya dibuat cukup jauh dari jalan raya. Dan yang membuatnya berpredikat “Putra Jaya Junior” adalah arsitekturnya. Seluruh bangunan di kota baru itu menggunakan model dua kubah. Bangunan kecil berkubah kecil. Yang besar berkubah besar.

Hampir semua gedung dinas, kejaksaan, dan pengadilan sudah jadi. Demikian juga, tiga gedung museumnya sudah berwujud: museum Tionghoa, museum Melayu, dan museum ikan. Sangat mengesankan. Baru kali inilah saya melihat ada kota baru yang dibuat di Indonesia dengan karakter yang kuat. Saya sudah sering melihat kota baru seperti ini di Tiongkok atau Malaysia, tapi baru di Bagan Siapi-api ini saya menemukannya dilakukan di Indonesia.

Di Jawa, tentu sudah banyak kota baru yang berkarakter. Tapi semuanya dibangun swasta. Seperti Citraland di Surabaya, BSD di Jakarta, Karawaci di Tangerang dan seterusnya. Tapi yang di Bagan Siapi-api ini yang membangun adalah pemerintah. Pemerintah daerah. Kabupaten kecil pula.

Karena saya tiba di Bagan Siapi-api sudah pukul 19.00, maka saya langsung tahu kelemahan terbesar kota baru ini: gelap gulita!

Malam itu juga, setelah sembahyang Isya yang agak telat di masjid baru yang cantik, kami membuka peta kabupaten Rokan Hilir yang beribukota di Bagan Siapi-api ini. Sambil duduk di karpet masjid yang masih harum itu wakil bupati H. Suyatno dan pimpinan wilayah PLN Riau Joko Abunaman menjelaskan pilihan-pilihan langkah yang harus diambil untuk mengatasi kegelapan itu.

Kabupaten ini punya ambisi besar untuk tidak kalah dengan kota-kota kecil di depan sana. Maksudnya kota-kota kecil di Malaysia yang jaraknya hanya 1,5 jam naik speedboat dari Bagan Siapi-api. Kota pantai Port Dickson di Malaysia, misalnya, adalah tetangga terdekat Bagan Siapi-api.

Di samping membangun kota baru bupati Maanan juga sedang membangun dua jembatan besar. Panjang totalnya hampir 1,5 km! Rasanya seperti mustahil sebuah kabupaten yang namanya jarang disebut di level nasional bisa mempunyai ide dan mampu membangun jembatan sebesar ini. Arsitekturnya sangat modern pula. Malam itu juga saya minta diantar untuk melihat proyek jembatan itu. Jam 4 subuh saya sudah harus meninggalkan Bagan Siapi-api.

Jembatan ini ternyata sudah setengah jadi. Lagi dikebut. Akhir tahun depan sudah harus berfungsi. Inilah jembatan kembar yang menghubungkan kota baru dengan wilayah terisolasi yang dikenal sebagai wilayah suku Kubu yang dulu disebut suku terasing itu. Jembatan ini untuk meloncati muara sungai Rokan yang lebar. Dibuat kembar karena di tengah-tengah sungai itu ada pulau seluas 3.000 ha. Pulau inilah yang dirancang untuk dijadikan tempat rekreasi. Termasuk lapangan golf. Pemain golf dari Singapura dan Malaysia akan dirangsang datang ke sini.

Begitu jembatan selesai, bupati tua tapi sangat gesit ini akan langsung membangun lapangan terbang. Lokasinya di kecamatan Kubu, kira-kira 3 km dari ujung jembatan. Tanahnya sudah disiapkan dan ijin-ijin ke pusat sudah diurus. Tanpa bandara, tidak akan ada orang yang mau datang ke Ba Yen, sebutan Bagan Siapi-api dalam bahasa Mandarin. Mana ada orang yang mau jalan darat selama 7 jam dari Pekanbaru ke kota ini.

Ada tujuan lain dibangunnya jembatan itu. Membuka isolasi kecamatan Kubu yang menjadi konsentrasi penduduk termiskin di propinsi Riau yang kaya-raya. Bupati Maanan ingin ada jalan raya dari Bagan Siapi-api sampai ke wilayah Sumatra Utara.

Melihat semangat bupati yang begitu menggebu-gebu dalam membangun negeri saya pun malu. Listrik harus segera baik di sini. Saya berjanji akan ke sini lagi untuk meresmikan gardu induk pertama di kota yang klentengnya saja lebih dari 25 buah. Rencana menambah mesin diesel di situ saya batalkan. Rencana membangun pembangkit listrik gas batubara juga saya urungkan. Semua itu tidak akan menyelesaikan masalah. Harus ada gardu induk di sini, seminimal apa pun! (*)

Kalau tidak, kita tidak tahu bahwa masih ada yang harus diperbaiki di bidang infrastruktur kita.

Alhamdulillah, infrastruktur kita ternyata diketahui belum sempurna. Kalau tidak, banyak program lain yang lebih penting dari Si Ujo akan menjadi korban. Misalnya sentralisasi layanan 123 yang langsung menyangkut hajat hidup rakyat pada umumnya.

Alhamdulillah, ada Si Ujo meski pelaksanaan hari pertamanya kurang lancar.

Manfaatnya sudah cukup banyak. Misalnya sudah banyak karyawan yang untuk menghadapi Si Ujo ini kembali mempelajari teori bidang tugasnya dan bahkan menyadari perlunya kompetensi seorang karyawan di bidang yang dikerjakannya.  Kalau tidak, maka karyawan PLN akan semakin jauh dari kompetensinya.

Alhamdulillah, Si Ujo gagal dilaksanakan secara simultan. Sehingga masih ada waktu sedikit bagi karyawan untuk meningkatkan sendiri kompetensi di bidangnya. Baik melalui belajar teori maupun memperbaiki praktek di pekerjaan sehari-hari. Kalau tidak, maka akan semakin banyak konsultan yang dipekerjakan di PLN. Padahal kemampuan konsultan itu belum tentu lebih hebat dari kemauan karyawan PLN.

Alhamdulillah, Si Ujo gagal dilaksanakan secara serentak 22 September kemarin. Berarti masih ada waktu tambahan satu hari untuk menyempurnakan diri. Yang berkemungkinan tidak lulus pun semakin kecil. Kalau tidak, akan terlalu banyak karyawan yang merasa gagal dalam hidup gara-gara tidak lulus Si Ujo. Kalau sampai perasaan itu muncul di kalangan karyawan dampaknya sangat negatif pada pengembangan jati diri seorang manusia. Padahal seandainya seorang karyawan tidak lulus Si Ujo pun sebenarnya bukan berarti karyawan tersebut bodoh atau tidak mampu.

Alhamdulillah, Si Ujo gagal dilaksanakan serentak untuk pertama kalinya di PLN ini. Sehingga manajemen memiliki lebih banyak waktu untuk meneruskan sosialisasi mengenai binatang apakah yang disebut Si Ujo itu.  Agar lebih banyak karyawan yang tahu maksud sesungguhnya Si Ujo. Kalau tidak, maka ada saja yang buruk sangka kepada Si Ujo. Misalnya dikira inilah cara untuk mem-PHK karyawan. Atau inilah cara untuk mengurangi karyawan. Atau inilah cara untuk menjual PLN –he he agak Joko Sembung, di mana nyambungnya?

Alhamdulillah, Si Ujo belum bisa dilaksanakan serentak kali ini. Sehingga bisa dipikirkan kelak sosialisasinya yang lebih sistematis.

Kalau tidak, tidak akan cukup waktu untuk menjelaskan bahwa tidak lulus Si Ujo itu sebenarnya tidak apa-apa. Yang penting si karyawan mau belajar lagi mengenai ilmu yang terkait dengan pekerjaannya dan mau terus meningkatkan kompetensinya. Untuk itu si karyawan, setelah merasa kompetensinya meningkat, bisa ikut Si Ujo lagi. Bagaimana kalau tidak lulus lagi? Bisa belajar lagi dan mengikuti Si Ujo lagi. Bagaimana kalau lagi-lagi tidak lulus? Tetap tidak akan ada penilaian bahwa yang bersangkutan adalah seorang yang bodoh. Kalau sudah tiga kali ikut Si Ujo tetap tidak lulus, maka kesimpulan utama yang akan diambil adalah: karyawan tersebut tidak menyenangi pekerjaannya sekarang. Baik karena tidak cocok dengan jiwanya maupun tidak cocok dengan lingkungannya. Jalan keluarnya: akan dicarikan pilihan-pilihan bidang tugas yang lebih cocok dengan kompetensinya.

Alhamdulillah, Si Ujo gagal terlaksana serentak di hari pertama itu. Kalau tidak, saya tidak akan menulis CEO Noted mengenai Si Ujo ini. Kalau tidak, saya tidak akan terbangun jam 03.00 dan langsung tahajud di depan laptop ini. Kalau tidak, saya pun tidak akan belajar lebih banyak mengenai wisdom kekaryawanan.

Ada Alhamdulillah yang lain.

Direktorat SDM PLN Pusat baru saja selesai melakukan survey EES (Employee Engagement Survey) terhadap karyawan PLN. Hasilnya sangat menggembirakan. Begitu menggembirakannya sehingga sebenarnya sebagian tujuan Si Ujo sudah terbaca di hasil survey ini.  Survey apa pula itu? Ini adalah survey untuk mengetahui keterikatan seorang karyawan (termasuk keterikatan emosionalnya) kepada perusahaan. Dalam hal ini:  seberapa besar rasa keterikatan emosional seorang karyawan PLN kepada PLN.

Ini penting untuk mengetahui lebih lanjut apakah karyawan PLN itu mencintai secara sungguh-sungguh perusahaannya atau tidak. Tegasnya, apakah masih banyak karyawan yang masa bodoh atau apatis terhadap PLN bahkan memusuhi PLN. Kalau banyak karyawan yang apatis bisa diartikan bahwa si karyawan tidak sungguh-sungguh dalam bekerja.  Bagaimana hasil EES itu? “Di banding survey di masa lalu hasilnya meningkat drastis,” ujar Bu Diana dari direktorat SDM. “Dulu levelnya hanya 5. Dari hasil survey EES sekarang ini terbukti sudah meningkat menjadi 7,” tambahnya. Apakah survey ini valid? “Valid. Survey ini diikuti oleh 20.000 karyawan,” tambah Pak Dadang Daryono yang mengepalai divisi sistem SDM. Kalau pesertanya memang sudah sampai 20.000 orang tentu hasilnya sangat valid. Bahkan ini bisa disebut bukan survey lagi, melainkan (untuk meminjam istilah Pak Murtaqi Syamsuddin) sudah sensus.

Alhamdulillah, tinggal sedikit lagi karyawan yang masih merasa tidak memiliki hubungan emosional dengan PLN.

Kalau begitu, apakah Si Ujo masih tetap akan diadakan? Tentu. Hanya saja menunggu infrastrukturnya dibenahi dulu. Siapa tahu, sebagian kecil karyawan yang keterikatan emosionalnya kepada perusahaan masih rendah itu datang dari mereka yang kurang memiliki kompetensi. Kalau mereka ini bisa diketahui dan kemudian bisa dicarikan jalan keluar (belajar sendiri, disekolahkan, dialihkan bidangnya) tentu hasilnya jauh lebih sempurna bagi PLN. Mengapa kita harus lebih baik lagi? Bukankah nilai 7 sudah baik? Karena: PLN  harus harry jaya, eh, harus kembali jaya!

Alhamdulillah Si Ujo masih belum dilaksanakan kali ini.

Dahlan Iskan

CEO PLN

Wali kota Pekanbaru memang tidak punya uang. Bahkan, Kota Pekanbaru tidak punya wali kota. Masa jabatan wali kotanya sudah habis. Dia tidak boleh mencalonkan lagi karena sudah menjabat dua periode.

Pemilihan wali kota sudah dilaksanakan. Tapi, Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan agar dilaksanakan pilkada ulang. MK menemukan bukti terjadi kecurangan yang masif dan terstruktur. Dalam putusannya MK memberikan batas waktu pilkada ulang tersebut harus terlaksana dalam 90 hari.

Tapi, sampai batas yang ditetapkan itu habis, hari ini, pilkada ulang tidak terlaksana. Penyebabnya sama dengan mati listrik tadi. Tidak ada dana. Terpaksa MK bakal bersidang lagi, entah apa yang akan diputuskan.

Pilkada di daerah yang kaya raya ini termasuk miskin calon. Hanya dua pasang yang maju. Tapi, dua-duanya gajah. Yang satu, Firdaus (Demokrat-PKS-PDIP), adalah mantan kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Riau yang tentu kaya akan misi dan gizi. Satunya lagi, seorang Srikandi yang tidak kalah bergizinya. Dia adalah Septina Primawati (Golkar-PAN-PKB-PPP-Gerindra), yang tak lain istri Gubernur Riau yang lagi menjabat sekarang.

Karena itu, bisa disimpulkan begini: ketika dua gajah bertempur, listrik yang mati!

Lampu penerangan jalan memang menimbulkan banyak persoalan. Rakyat merasa memiliki hak agar jalan raya terang benderang. Sebab, rakyat sudah membayar retribusi penerangan jalan. Yakni, yang ditarik bersamaan dengan membayar rekening listrik di rumahnya. PLN yang ditugasi memungutkan pajak itu juga sudah menyetorkannya ke kas pemda.

Kalau saja disiplin anggaran bisa diterapkan, tentu tidak akan terjadi seperti di Pekanbaru ini. Masalahnya, pungutan dari rakyat itu sering tidak dipakai untuk membayar lampu jalan raya. Akibatnya, rakyat di perumahan sering memasang lampu penerangan jalannya sendiri dengan cara menggaet listrik dari PLN. Pihak PLN menilai yang seperti ini adalah pencurian listrik. Yang menggaet merasa tidak mencuri karena sudah membayar retribusi penerangan jalan umum.

Ada baiknya PLN di setiap kota mengumumkan kepada masyarakat berapa nilai uang retribusi penerangan jalan umum yang ditarik dari rakyat itu. Juga berapa pemkot/pemkab membayar listrik kepada PLN setiap bulan. Dengan demikian, rakyat di setiap kota bisa tahu apakah pemkot/pemkab sudah menggunakan uang retribusi penerangan jalan umum itu dengan baik dan benar.

Seperti di Pekanbaru itu, PLN telah menyetorkan hasil penarikan retribusi dari rakyat kepada kas pemkot lebih Rp 2 miliar per bulan. Ini berarti lebih Rp 24 miliar setahun. Dengan demikian, sebenarnya Pemkot Pekanbaru mampu membayar listrik untuk penerangan jalan umum tersebut.

Tentu saya ingin belajar juga dari kasus Pekanbaru itu. Maka, saya ingin mencarikan jalan keluar yang sangat meringankan pemda di seluruh Indonesia. Saya ingin menyerukan: jangan mau lagi membayar listrik ke PLN. Berswadayalah untuk listrik penerangan jalan umum. Jangan gunakan listrik dari PLN yang membebani anggaran daerah itu. Pemda bisa membuat listrik sendiri. Caranya mudah. Saya akan minta semua pimpinan PLN setempat menjadi konsultan gratis untuk setiap pemda.

Bagaimana caranya? Gunakanlah lampu penerangan jalan umum bertenaga matahari. Teknologinya sudah tersedia dan kini sudah teruji. Harganya juga sudah lebih murah dibanding dulu. Tanpa korupsi dan komisi, harga per lampu (tiang, lampu, dan baterai) hanya Rp 15 juta. Dengan investasi sebesar itu pemda tidak perlu lagi membayar listrik ke PLN. Pungutan retribusi penerangan jalan umum bisa terus dipergunakan untuk menambah lampu penerangan jalan sampai ke kampung-kampung.

Bagaimana kalau pemda tidak punya modal? Jangan pakai modal. Kerja sama saja dengan swasta. Mintalah perusahaan swasta membangun lampu tenaga matahari tersebut. Bayarlah swasta itu setiap bulan, seperti pemda membayar ke PLN. Dalam waktu lima tahun pembayaran itu sudah lunas. Untuk selanjutnya pemda sudah terbebas sama sekali dari kewajiban membayar lampu penerangan jalan. Retribusi penerangan jalannya bisa dipergunakan untuk terus menambah penerangan jalan di seluruh kota.

Dampak dari penerapan ide ini akan sangat besar. Indonesia akan menjadi terkenal di seluruh dunia sebagai pelopor lampu penerangan jalan yang paling besar. Industri dalam negeri juga hidup. Lapangan kerja bertambah-tambah.

Dengan melaksanakan ide ini, instruksi presiden agar hemat energi bisa dilaksanakan dengan nyata. Bukan hanya pepesan kosong. Kini semuanya berpulang kepada kepemimpinan di setiap daerah.

Sekali lagi, jangan seperti di Pekanbaru. Mau listriknya tidak mau bayarnya. Padahal, ada jalan yang lebih gagah: tidak perlu bayar listrik ke PLN, tapi jalan raya tetap terang benderang. (*)

Dahlan Iskan
CEO PLN

Tentu saya sering menerima tamu dari Jepang. Kadang harus minta maaf karena waktu yang tersedia terlalu pagi: pukul 06.30. “Toh ini di Jepang sudah pukul 08.30,” gurau saya kepada tamu-tamu dari Jepang yang umumnya selalu serius itu.

Para tamu itu umumnya dari kalangan kelistrikan. Setelah urusan bisnis selesai, biasanya saya manfaatkan untuk menggali informasi mengenai kelistrikan di Jepang. Saya perlu belajar banyak dari para tamu dari negara maju itu. Dari mereka pulalah saya bisa terus memperbarui informasi mengenai kelanjutan nasib pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) Jepang setelah terjadi peristiwa kebocoran PLTN Fukushima akibat tsunami 11 Maret lalu.

Semua PLTN di Jepang kini menjalani apa yang disebut stress test. Sebuah tes untuk mengukur tingkat ketahanan PLTN menghadapi stres besar, seperti stunami atau gempa yang besar. Tes itu masih terus berlangsung, di bawah pengawasan badan nuklir dunia. Yang tidak memenuhi syarat harus melakukan perbaikan dan dites ulang. Setelah 54 PLTN itu dinyatakan tahan terhadap stres besar, hasil tes itu kelak diberikan kepada pemerintah. Saat itulah pemerintah akan memutuskan: go atau no go.

Tidak ada yang tahu kapan tes itu bisa selesai. Tapi, melihat tingginya tingkat ketakutan masyarakat terhadap nuklir, banyak yang pesimistis pemerintah bakal berani mengizinkannya kembali. Saat ini memang masih ada 12 PLTN yang beroperasi, tapi tidak lama lagi juga bakal dihentikan. Begitu tiba saatnya unit PLTN tersebut harus dipelihara, operasinya harus dihentikan. Kemudian, sekalian harus menjalani stress test. Pengoperasiannya kembali harus menunggu izin baru dari pemerintah.

Berarti Jepang sedang dan akan kehilangan listrik sekitar 40.000 MW (seluruh listrik di Indonesia 35.000 MW). Memang angka itu hanya 15 persen dari total produksi listrik di Jepang, tapi konsekuensinya tetap besar. Semua industri besar di Jepang kini harus mengurangi konsumsi listriknya 15 persen.

Untuk mengatasi itu tidak ada jalan lain. Pembangkit-pembangkit tua yang sudah puluhan tahun tidak dipakai itu cepat-cepat diperbaiki. Sebentar lagi bisa dijalankan kembali. Tapi, semua orang tahu pembangkit-pembangkit itu sudah sangat tidak efisien. Apa boleh buat. Jepang harus memproduksi listrik dengan cara yang sangat mahal. Bahan bakar pembangkit-pembangkit tua itu adalah minyak solar. Jepang pun harus impor BBM senilai Rp 300 triliun/tahun.

Karena itu, meski krisis listrik nanti akhirnya teratasi, persoalan baru segera muncul: siapa yang harus membayar kemahalan itu” Tidak ada rumus lain: konsumenlah yang akan menanggung. Jepang kini sudah siap-siap menghitung rencana kenaikan listrik yang kelihatannya bisa mencapai 30 persen. Kalau ini sampai terjadi, kalangan industri di Jepang bakal berteriak. Angka kenaikan tersebut akan membuat struktur bisnis di Jepang berubah total. Nilai kompetisi ekspornya akan hancur.

Bagi pelanggan rumah tangga, ini mungkin tidak begitu berat. Memang tarif listrik rumah tangga di Jepang sudah sekitar USD 22 sen. Hampir empat kali lipat lebih mahal daripada tarif listrik di Indonesia. Berapa jadinya kalau harus naik 30 persen lagi” Tapi, karena pendapatan masyarakat di sana juga tinggi, tarif itu tetap terasa murah. Hanya 1,5 persen dari total pendapatan per rumah tangga.

Saya perkirakan perdebatan kenaikan tarif listrik di Jepang akan seru. Terutama antara masyarakat yang tidak mau nuklir dan industri yang menginginkan tarif listrik murah. Bayangkan, memproduksi listrik dengan minyak solar bisa lima kali lipat lebih mahal daripada nuklir.

Bagaimana dengan kalangan akademisi? Sama juga dengan di Indonesia, mereka selalu mempersoalkan ini: mengapa tidak beralih ke energi baru? Bukankah potensi tenaga matahari di Jepang mencapai 500.000 MW? Bukankah potensi geotermalnya mencapai 20.000 MW? Bukankah Jepang dikelilingi laut sehingga potensi tenaga anginnya bisa mencapai 100.000 MW? Apa artinya kehilangan 40.000 MW?

Memang selalu ada benturan antara logika akademisi dan logika perusahaan listrik. Mereka hanya selalu mengemukakan potensi. Akademisi selalu mengemukakan “yang mungkin dilakukan”. Sedangkan perusahaan listrik hanya melihat “yang bisa dilakukan”. Akademisi selalu berbicara masa depan. Perusahaan listrik harus mengatasi problem SAAT INI.

Kehilangan 40.000 MW adalah persoalan yang harus dipecahkan SAAT INI. Sedangkan listrik dari geotermal itu, kalaupun bisa dikerjakan, baru didapat tujuh tahun lagi!

Persoalan geotermal di Jepang sama saja: potensi panas bumi itu berada di gunung-gunung dan di hutan-hutan lindung. Tidak boleh disentuh, apalagi dibongkar-bongkar. Biarpun itu untuk proyek geotermal yang misinya sama dengan si hutan lindung itu: memperbaiki lingkungan. Rupanya sesama program green tidak bisa saling menyalip.

Di Jepang, persoalan geotermal lebih rumit lagi. Lokasi-lokasi panas bumi yang ada di pegunungan itu umumnya sudah dimanfaatkan untuk spa air panas! Atau spa yang mengandung belerang. Sudah menjadi pusat-pusat wisata mandi. Larisnya bukan main.

Memang para teknolog akan bisa menemukan jalan keluarnya: lakukan bor miring! Artinya, gunung itu dibor dari samping, dari luar lokasi hutan, dari jarak yang sangat jauh. Para teknolog bisa menemukan jalannya. Tapi, selama ini sudah telanjur ada pameo: mimpi indah para teknolog adalah mimpi buruk para ekonom. Proyek sumur miring seperti itu akan menjadi begitu mahal.

Kalau listrik di Jepang menjadi sangat mahal, persaingan Jepang dengan Korea semakin seru. Korea yang berambisi menggeser Jepang (yang sudah tergeser oleh Tiongkok tahun lalu) punya peluang lebih besar. Rakyat Korea yang tidak mempersoalkan nuklir bisa mendapat listrik jauh lebih murah. Dengan tarif listrik yang baru nanti, kalangan industri di Jepang memperkirakan tidak mungkin lagi berproduksi di dalam negeri. Mereka harus mengalihkan pabrik ke negara yang lebih murah listriknya, seperti Indonesia.

Tentu mereka berharap masyarakat Jepang berubah sikap. Toh, seberat-berat Fukushima, terbukti sampai saat ini tidak ada satu pun orang meninggal akibat nuklir itu. Memang, ada tiga pegawai PLTN Fukushima yang dinyatakan terkena radiasi yang melebihi ambang batas yang bisa diterima manusia. Tapi, tiga orang itu baik-baik saja dan kini sudah kembali bekerja. Tiga orang itu masih terus diobservasi sampai aman benar.

Hanya, penduduk yang diungsikan masih sangat besar. Belum tahu lagi kapan mereka bisa kembali ke kampung halaman. Ini persoalan besar. Traumanya begitu dalam.

Masih banyak pekerjaan besar yang harus diselesaikan oleh direksi dan karyawan perusahaan listrik itu: membangun benteng yang bisa mengurung Fukushima rapat-rapat. Dengan demikian, radiasi tidak keluar dari reaktor. Demikian juga radiasi yang telanjur menyebar ke radius 20 km harus dibersihkan dulu. Setelah itu, kelak, entah kapan, pengungsi bisa kembali.

Sebelum semua itu selesai, masyarakat listrik di Jepang masih sangat menderita. Terutama TEPCO, pemilik PLTN Fukushima, yang kini harus menanggung semua biaya itu. Begitu berat beban kerja dan keuangannya. Sampai-sampai semua direkturnya tidak boleh menerima gaji. Dan, gaji semua karyawannya harus dipotong 20 persen. Sampai waktu yang belum bisa ditentukan.(*)

Dahlan Iskan
CEO PLN

Sebagai penebusan dosa itu, saya memutuskan untuk bermalam di Penyabungan seraya membatalkan hotel di kota yang lebih besar, Padang Sidempuan. Apalagi saat tiba di  Penyabungan jam sudah menunjukkan pukul 23.00. Belum makan malam pula. Juga masih harus mengadakan rapat dengan para pimpinan PLN ranting se-Tapanuli Selatan.

Rapat tengah malam yang menyenangkan. Apalagi sudah tidak banyak?lagi persoalan. Semua pimpinan ranting sudah hafal di luar kepala jumlah trafo di wilayah masing-masing. Juga hafal berapa kali mati lampunya. Mereka juga hafal mengelola berapa penyulang dan berapa kali penyulang itu mengalami gangguan. Lalu, apa saja yang mengakibatkan gangguan itu. Dulu  tidak mungkin mengingat penyebab gangguan seperti itu saking banyaknya gangguan.

Satu-satunya persoalan berat di Tapanuli Selatan tinggal satu: ada sebuah penyulang yang kelewat panjang, sampai 300 km. Yakni penyulang yang mengalirkan listrik dari gardu induk (GI) di Sidempuan ke sebuah kota kecil yang terletak di pesisir barat Tapanuli. Yakni Kota Natal. Akibatnya, tegangan listrik di Natal sangat lemah. Tidak kuat untuk menyalakan TV di malam hari.?

Dalam rapat menjelang jam 00.00 itu pun, kami putuskan: mengadakan pembangkit listrik kecil di ujung penyulang itu di Natal. Ini harus sudah terlaksana dalam tiga bulan ke depan. Pimpinan PLN Wilayah Sumut Krisna Simbaputra yang bertanggung jawab mengadakannya.

Persoalan lain yang kecil-kecil akan diatasi sendiri oleh para pimpinan ranting. Tidak ada lagi krisis listrik di sini. Daftar tunggu juga sudah habis. Mati lampu juga sudah jarang. Maka, pada sisa malam itu, di sebuah hotel yang tidak berbintang, kami bisa tidur nyenyak di Penyabungan.?

Saya heran melihat Kota Penyabungan ini: mengapa sampai pukul 23.00 masih banyak toko yang buka. Kota masih terang benderang. Sayangnya, saya tidak berhasil mendapat jawabnya. Pukul 05.00, ketika Penyabungan masih gelap, kami sudah harus berangkat ke Padang Sidempuan, Sarulla, dan ke Siborong-borong.?

Dari semua titik itu, tentu Sarulla yang paling menggiurkan: ada proyek geothermal 330 MW yang macet sangat lama di situ. Ini sungguh menantang. Proyek ini sudah lebih 10 tahun tidak jalan. Persoalannya pun sangat ruwet. Padahal, wilayah sekitar sangat membutuhkannya. Padahal,  lahannya sudah siap. Padahal, potensi panas buminya sudah nyata. Padahal,  yang diperlukan tinggal keputusan.

Dengan melihat sendiri Sarulla,  saya kian yakin bahwa PLN “tidak perlu begitu banyak pihak” bisa menyelesaikannya. PLN kini memang lagi berjuang untuk mendapatkan kembali proyek yang dulu pernah dimiliki oleh PLN itu. Dalam rapat-rapat di berbagai forum yang sangat tinggi, saya menjamin, kalau proyek ini ditangani PLN, tahun depan Sarulla sudah menghasilkan listrik. Tentu bertahap dari 10 MW, lalu 75 MW, dan akhirnya 330 MW.?

Direktur Perencanaan dan Teknologi Nasri Sebayang, yang dalam perjalanan ini lebih banyak pegang kemudi, sudah membuat perencanaan proyek Sarulla dengan sangat matang. Persiapan pengadaannya pun sudah dia selesaikan. Direktur keuangan yang tumben kali ini tertarik ikut safari, Setyo Anggoro Dewo, juga sudah menghitung betapa feasible-nya proyek ini. Direktur Operasi Indonesia Barat Harry Jaya Pahlawan sudah sangat menunggu listrik itu untuk kemajuan Sumut. Betapa siapnya PLN menggarap proyek ini. Jauh lebih realistis daripada dikerjakan sekaligus oleh investor,  tapi baru menghasilkan listrik lima tahun lagi. Itu pun kalau investor tersebut bisa menyelesaikan persoalan yang selama ini begitu rumitnya.

Perjalanan panjang setelah Lebaran ini ditutup dengan kunjungan ke gubernur Sumut di Medan. Apa lagi agendanya kalau bukan soal izin lokasi pembangkit listrik tenaga air (PLTA) Asahan III yang tidak kunjung keluar itu. Sebuah pertemuan yang sangat terbuka yang akhirnya kami tahu mengapa izin itu sudah enam tahun belum juga kami dapat.

Begitu banyak kota kecil yang baru kali ini saya lewati: Lubuk Sikaping, Bonjol, dan Pasaman di Sumbar sampai ke nama-nama seperti Kotanopan, Siabu, dan Sipirok di perbatasan Sumut. Nama-nama itu, termasuk nama Penyabungan yang mengesankan itu, akan terpatri abadi di sanubari. Termasuk persoalan yang ada di dalamnya. (*)

Inilah safari Ramadan terpanjang yang saya lakukan minggu lalu: Jakarta– Sorong–Sorong Selatan–Bintuni– Nabire–Timika–Wamena–Yahukimo–Digul–Merauke–Sota–Jayapura–Makassar–Surabaya–Jakarta.

Lebih panjang dari perjalanan saya ke Papua tahun lalu: Sorong, Fakfak, Kaimana, Manokwari, Jayapura. Meski begitu, ternyata baru 14 kabupaten di Papua yang saya kunjungi. Masih 13 kabupaten lagi yang belum: Waropen, Yupe Waropen, Asmat, Yappi, Pegunungan Bintang, Biak, Serui, dan seterusnya.